Ditjen Pajak (DJP) sudah meluncurkan fitur layanan pelaporan pemanfaatan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP), fitur tersebut berupa e-Reporting Insentif Covid-19 yang terdapat pada menu utama djponline.pajak.go.id. Untuk dapat menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak Covid-19 pastikan WP (Wajib Pajak) berhak untuk memanfaatkan fasilitas sesuai PMK No.44/PMK.03/2020.
WP yang mendapat fasilitas insentif Pajak Ditanggung Pemerintah bagi UMKM terdampak Covid-19 dan telah memperoleh Suket PPh Final ditanggung pemerintah wajib melaporkan Realisasi PPh Final DTP (PMK-44), dengan menggunakan format sesuai contoh yang nantinya disampaikan melalui laman djponline.pajak.go.id oleh WP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Adapun langkah untuk melaporkan Realisasi PPh Final DTP (PMK-44) dengan cara sebagai berikut:
|
|
- |
Pada beberapa akun DJP Online milik WP (Wajib Pajak) tertentu belum muncul sub menu eReporting Insentif Covid-19 dikarenakan belum memilih untuk menampilkan pada menu Layanan, untuk memunculkan sub menu eReporting Insentif Covid-19 sebagai berikut: |
|
|
|
|
a. |
Pilih menu Profil pada menu utama, |
|
|
|
b. |
Pilih Aktivasi Fitur Layanan, |
|
|
|
c. |
Centang pada pilihan akses untuk dapat ditampilkan pada menu utama Layanan, setelah memilih akses yang akan ditampilkan ke menu Layanan kemudian pilih Ubah Fitur Layanan, |
|
|
|
d. |
Maka akan muncul kotak dialog, kemudian pilih Ya, |
|
|
|
e. |
Kemudian muncul kotak dialog SUKSES bahwa Ubah akses berhasil dilakukan, pilih OK |
|
|
|
f. |
Tampilan akan otomatis Log out, |
|
|
|
g. |
Silakan Login kembali maka sub menu eReporting Insentif Covid-19 akan otomatis tampil pada menu Layanan. |
|
|
a. |
Apabila anda belum memiliki format file laporan realisasi PPh Final DTP, silahkan download pada link berikut: FormatRealisasiPPhFinalDTP.xlsx |
|
|
|
|
i. |
Buka FormatRealisasiPPhFinalDTP.xlsx, terdapat 2 sheet yaitu Pemotong atau pemungut dan Lainnya |
|
|
|
ii. |
Isian sheet Pemotong atau pemungut digunakan untuk PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. |
|
|
|
iii. |
Isian sheet Lainnya digunakan untuk PPh yang dipotong sendiri. |
|
|
|
iv. |
Isikan sesuai dengan judul kolom. |
|
|
b. |
Format penamaan |
|
|
|
Contoh penamaan file sesuai format : 987654321526000_0404_2020_01_00.xlsx Pastikan format penamaan file sebagai berikut: AAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xlsx |
||
|
|
|
A : 15 digit (NPWP), B : 2 digit (Masa Pajak Awal), C : 2 digit (Masa Pajak Akhir), D : 4 digit (Tahun Pajak), E : 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi) F : 2 digit (Kode Pembetulan Ke-)
Kode Pelaporan Realisasi PPh Final DTP menggunakan 01. Jika pelaporan normal Kode Pembetulan (2 digit belakang) diisi 00, dan apabila ingin melaporkan pembetulan diisi 01 dan seterusnya. |
|
Langkah-langkah yang harus dilakukan jika lupa EFIN untuk mengisi SPT Tahunanselengkapnya
Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunanselengkapnya
Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini.selengkapnya
Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak pada 29 Maret 2016, dia dengan tegas menyatakan “Semua sama. Kalau belum bayar, ya,suruh bayar. Kalau kurang bayar, ya, suruh bayar.†Pernyataan Jokowi ini hendak menyatakan semua orang sama di muka hukum (equality before the law). Ketika pajak menjadi diskusi tak berkesudahan, menjadi wajar jika Presiden memberiselengkapnya
Beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan munculnya dokumen “Panama Papersâ€. Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pemimpin negara, pejabat dan petinggi politik, pebisnis, olahragawan, hingga profesional yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama untuk berbagai tujuan, baik bisnis, penyamaran kepemilikan, maupun penghindaran pajak.selengkapnya
Sebagai warga negara yang “bijak,†kami (saya, suami dan anak) tak pernah telat membayar pajak, baik selama berada di tanah air maupun selama 10 tahun berada di Amerika Serikat. Soal pajak ini, ada “treaty†atau semacam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan “treaty†pada article 30 yang efektif berlaku tahun 1990, baik warga negara Indonesia danselengkapnya
"Ini seperti jebakan batman" keluhnya. Pria paruh baya berpenampilan necis itu, sebut saja namanya Rico, mulai berkeluh-kesah. Sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta, dia dan istrinya telah dipotong pajak oleh perusahaan tempat kerja mereka. Dia menunjukkan formulir 1721-A1 sebagai bukti atas penghasilannya dan istri telah dipotong pajak.selengkapnya
Login ke alamat resmi djponline.pajak.go.id, login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19. - Padaselengkapnya
Kementrian Keuangan resmi menanggung PPh Final UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan patokan 0.5% dari peredaran bruto. Para pelaku UMKM di seluruh Indonesia mendapat fasilitas pajak PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah). PPh Final DTP tersebut diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.selengkapnya
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badanselengkapnya
Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce.selengkapnya
Mulai masa pajak Juli 2018 ini, Wajib Pajak UMKM sudah dapat menerapkan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (sebelumnya 1%) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.selengkapnya
Langkah-langkah yang harus dilakukan jika lupa EFIN untuk mengisi SPT Tahunanselengkapnya
Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini.selengkapnya
Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya
Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya
