Jangan Tertinggal Tax Amnesty di Indonesia

Senin 10 Okt 2016 15:11Administratordibaca 886 kaliArtikel Pajak

tax amnesty 027

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. 

Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.


Apa itu Tax Amnesty/Pengampunan Pajak ?


Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.


Dalam aspek pengampunan pajak ini terdapat tiga aspek pokok yang perlu terlebih dulu perlu diketahui, karena tiga aspek tersebut akan berkaitan langsung dengan penyelesaian amnesti pajak. Tiga aspek tersebut mengenai Harta, Hutang, dan Tebusan. Penjelasan tiga aspek berikut dikutip langsung dari UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.


Harta

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 1 ayat 3). Sebagai petunjuk pengisian dapat dilihat pada PER-10/PJ/2016 serta terkait dengan poerubahannya di PER-07/PJ/2016.


Utang


Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan dengan perolehan harta (Pasal 1 ayat 4).


Uang Tebusan


Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. (Pasal 1 ayat 7)


Apa Keuntungan Ikut Tax Amnesty?


Fasilitas


Terdapat beberapa Keuntungan mengikuti Tax Amnesty, Wajib pajak akan mendapatkan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan perpajakannya, seperti tertera pada UU Nomor 11 Tahun 2016 pasal 11 yang menyatakan bahwa :

  1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pojak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
  2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pojak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pojak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
  4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.


Keamanan

Seperti yang diungkapakan oleh Bapak Ken Dwijugiasteadi pada laman liputan6.com pemerintah menjamin keamanan data WP atau peserta tax amnesty. Dia menjelaskan, formulir pengajuan permohonan tax amnesty maupun data lainnya menggunakan barcode, tanpa nama si pemohon.

Nama pemohin ditutup rapat-rapat sehingga benar dijamin kerahasiaanya. "Semua yang daftar tidak akan ada identitasnya, semua pakai barcode, jadi ada yang manual, online, softcopy semua bisa daftar di DJP. Jadi pada saat mengajukan permohonan masih ada nama, begitu di KPP dan diklik NPWP, nama ditutup barcode, sehingga untuk pengolahan data selanjutnya tidak akan ada nama. Seandainya tercecer pun, tidak ada yang tahu punya siapa, jadi sangat aman".

Hal ini mencegah kebocoran data maupun informasi peserta tax amnesty. Jika sampai terjadi bobolnya data-data tersebut, pegawai DJP akan diganjar hukuman 5 tahun penjara. "Pakai barcode ini tujuannya juga menjaga teman-teman DJP karena sanksinya berat 5 tahun penjara,"

 

Perlu diketahui bahwa Tax Amnesty sifatnya mempunyai limit waktu yang telah ditentukan dan memiliki sifat Voluntary Declaration yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk mendeklarasikan penghasilan kena pajaknya atau dengan kata lain wajib pajak diberikan kewenangan membayar atas kewajiban pajak yang belum terbayar. Fasilitas ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan – perusahaan yang besar/makro tetapi juga termasuk pengusaha mikro, menengah, dan orang pribadi. 


Fasilitas Tarif


Wajib pajak juga dapat memanfaatkan fasilitas tarif yang telah ditentuakan sesuai dengan masa periode.  Bagi wajib pajak yang lebih awal mengikuti Tax Amnesty maka akan mendapatkan tarif yang lebih kecil sehingga mendapatkan keuntungan lagi dari Tax Amnesty.

  1. Deklarasi Harta di wilayah NKRI dan atau Repatriasi Harta di Luar Wilayah NKRI

Periode

Tarif

Repatriasi/Deklarasi Dalam Negeri

Deklarasi Luar Negeri

1 Juli 2016 s/d 30 September 2016

2%

4%

1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016

3%

6%

1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017

5%

10%

 

  1. Deklarasi harta untuk UMKM

Total Harta

Tarif

s.d Rp. 10M

0,5%

>Rp. 10M

2%

 

 

 

Pencapaian Tebusan Tax Amnesty

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tempo.co tanggal 2 Oktober 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa jumlah pencapaian program pengampunan pajak periode pertama yang berskhir pada tanggal 30 September 2016 penerimaan yang masuk dati Amnesti Pajak mencapai Rp. 97,15 Triliun. 

 

Dari pencapaian periode Tax Amnesty yang pertama hampir mencapai 100 Triliun, terlihat bahwa antusias masyarakat Wajib Pajak (Orang pribadi dan Badan) sangat besar yang berarti bahwa tingkat kesadaran atas kewajiban perpajakannya sangat tinggi pula. Sehingga diharapkan setelah adanya Tax Amnesty ini usai masyarakat tetap patuh untuk membayar pajak. Dalam pencapaian program Tax Amnesty periode pertama perlu di apresiasi bagi semua pihak khususnya bagi pihak Kementrian Keuangan, Dirjen Pajak, dan Masyarakat Wajib Pajak, namun perlu kita ketahui bahwa masyarakat Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty ini memiliki rasa kesadaran yang tinggi atas  kekeliruan, keterlambatan dan kekurangtransparannya dalam membayar pajak, serta tinnginya tebusan dalam Tax Amnesty ini mencerminkan bahwa potensi pengusaha Indonesia yang besar pula.

 

Tidak ada ruginya untuk mengikuti Tax Amnesty ini, selain mendapatkan beberapa fasilitas bagi wajib pajak juga turut membangun perekonomian Negara, tentunya dengan harapan lebih memajukan perekonomian bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan taat membayar pajak.

Dari berbagai paparan diatas diharapkan bagi Wajib Pajak yang ingin mengikuti Tax Amnesty periode kedua yang dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember JANGAN SAMPAI TERLAMBAT…..  



Oktalista Putri
#PajakUntukKita




ARTIKEL TERKAIT
 

Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.selengkapnya

APBN, Tax Amnesty dan Misteri Kasus Jumbo

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi APBN 2016. Skenario penyusunan rancangan APBN-P tanpa memasukkan perhitungan tax amnesty atau pengampunan pajak. DPR belum juga mengesahkan RUU Tax Amnesty (Republika Online, 16/3/2016). Tapi desakan pengesahan begitu hebat. Kenapa?selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


Menyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib PajakMenyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak

Tahun 2016 yang merupakan program Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak, aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan konsolidasi sejak pertengahan tahun 2015 dimana digelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Pajak yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2015.selengkapnya

Mengapa Harus Tax Amnesty?Mengapa Harus Tax Amnesty?

Kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers semakin menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan targetselengkapnya

Membayar Pajak di Amerika SerikatMembayar Pajak di Amerika Serikat

Sebagai warga negara yang “bijak,” kami (saya, suami dan anak) tak pernah telat membayar pajak, baik selama berada di tanah air maupun selama 10 tahun berada di Amerika Serikat. Soal pajak ini, ada “treaty” atau semacam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan “treaty” pada article 30 yang efektif berlaku tahun 1990, baik warga negara Indonesia danselengkapnya

Banyak Catatan Tax AmnestyBanyak Catatan Tax Amnesty

Substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sekarang masalahnya tinggal bagaimana sosialisasinya ke masyarakat.selengkapnya

PAJAK UNTUK KITA, Haruskah Mengeluh atau Mensyukuri?

Haruskah kita mengeluh atau mensyukuri dengan sistem perpajakan di Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia wajib mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai anggota atau warga negara dari Indonesia perlu mendukung keberlangsungan negara ini agar roda kehidupan di Indonesia tetap dapat berjalan dan berlanjut.selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya

Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya

Menghadang Efek Samping Tax AmnestyMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.selengkapnya

TAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti PajakTAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti Pajak

Hari ini program pengampunan pajak dijadwalkan mulai berlaku secara efektif. Di tengah keraguan banyak pihak, pemerintah yakin bahwa program pengampunan pajak alias tax amnesty itu bakal menuai sukses.selengkapnya

Bukan Soal Mengampuni PengemplangBukan Soal Mengampuni Pengemplang

UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak. Isu yang paling sering mengemuka adalah bahwa program tersebut merupakan pengampunan kepada mereka yang selama ini mengemplang pajak, yang semestinya dianggap kriminal. Jika benar, ini tentu sangat tidak adil bagi pembayar pajak yanselengkapnya

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian BangsaAmnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang anugerahi Allah Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.selengkapnya

1 Juli 2016, Seluruh PKP Wajib Menggunaan e-Faktur1 Juli 2016, Seluruh PKP Wajib Menggunaan e-Faktur

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.selengkapnya

Renungan Ramadhan: Kaya Atau Miskin Hanyalah UjianRenungan Ramadhan: Kaya Atau Miskin Hanyalah Ujian

Allah SWT telah membuat ketetapan bahwa diantara manusia akan ada yang kaya dan ada yang miskin (QS.17:30). Sampai kiamat, orang miskin akan tetap ada meskipun manusia berupaya keras menghilangkannya. Kaya dan miskin itu adalah skenario Allah SWT, seperti adanya sebagian orang beriman dan ada pula manusia yang kafir (QS.64:2). Kalau ada upaya menghapus kemiskinan berarti menentang Allah SWT.selengkapnya

Siap-Siap 1 Juli 2016, Bayar Pajak Harus Dengan e-BillingSiap-Siap 1 Juli 2016, Bayar Pajak Harus Dengan e-Billing

Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus bayar pajak dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan untuk segera mencoba menggunakan e-Billing dselengkapnya

Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :