Beranda PeraturanUpdate Aturan Pajak

PER Dirjen No.32/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26

Rabu 16 Des 2015 14:33Oktalista Putridibaca 7750 kaliUpdate Aturan Pajak

Terkait dengan adanya Per Dirjen No.32/PJ/2015 sehubungan dengan teknis pemotongan PPh Pasal 21 bagi WP maka kami informasikan bahwa:

  1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 dicabut;
  2. Peraturan ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor:122/PMK.010/2015 terkait penyesuaian PTKP dari Rp 24.300.000 pertahun (Rp 2.025.000,00 per bulan) menjadi Rp 36.000.000,00 per tahun (Rp 3.000.000,00 per bulan) bagi diri WP Orang Pribadi
  3. Terdapat perubahan yang signifikan pada perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yaitu
  • Batasan jumlah penghasilan tidak dipotong PPh dari sebesar Rp 200.000,- menjadi Rp 300.000,-
  • Batasan jumlah penghasilan yang dikenakan tariff lapisan pertama Pasal 17 ayat (1)a UU PPh (Tarif tetap 5%) yaitu jumlah melebihi Rp 300.000,- s.d. Rp 8.200.000,- setelah dikurangi PTKP harian
  • Batasan jumlah penghasilan yang akan dihitung dengan tarif Pasal 17 ayat (1)a UU PPh yang melebihi Rp 8.200.000,- dalam sebulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP.
  1. Dengan adanya peraturan ini, maka Perusahaan diwajibkan melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Pasal 21 (SPT PPh Psal 21) untuk bulan Januari-Juni 2015.




ARTIKEL TERKAIT
 

PMK -90/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 22 atas Barang yang Tergolong Mewah

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK -90/PMK.03/2015selengkapnya

Update Tarif PPh Pasal 21

Menteri Keuangan mengubah peraturan mengenai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015.selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


Update Aturan Pajak PER - 16/PJ/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 16/PJ/2016selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 9/PMK.03/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 9/PMK.03/2018selengkapnya

S-421/PJ.03/2018 - Pedoman Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) UMKM

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan NOMOR S - 421/PJ.03/2018selengkapnya

Peraturan Pajak Terbaru

Peraturan Menteri Keuangan -Nomor : 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentuselengkapnya

PER Dirjen No.32/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26

Terkait dengan adanya Per Dirjen No.32/PJ/2015 sehubungan dengan teknis pemotongan PPh Pasal 21 bagi WP maka kami informasikan bahwa Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 dicabut. Peraturan ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor:122/PMK.010/2015 terkait penyesuaian PTKPselengkapnya



ARTIKEL ARSIP


2018 (9)
2017 (12)
2016 (5)
2015 (5)


ARTIKEL TERBARU :


S-421/PJ.03/2018 - Pedoman Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) UMKM

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan NOMOR S - 421/PJ.03/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK Nomor 35/PMK.010/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK Nomor 35/PMK.010/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak Nomor PER - 06/PJ/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan Nomor PER - 06/PJ/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 19/PMK.03/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK 19/PMK.03/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 9/PMK.03/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 9/PMK.03/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak Nomor PER - 02/PJ/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan Nomor PER - 02/PJ/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


Artikel PajakPengantarPajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Administrasi PerpajakanPenghitungan PajakUpdate Aturan PajakUU Pajak PenghasilanPeraturan Pajak - PPh 21Peraturan Pajak - PPh 22Peraturan Pajak - PPh 23Peraturan Pajak - PPh 26Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang PribadiPeraturan Pajak - PPh Dana PensiunUU Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pajak - PPNUU Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPeraturan Pajak - KUPAturan Pajak LainnyaSPT MasaSPT TahunanFormulir PajakPengampunan PajakPeraturan Pengampunan PajakInfografis Pengampunan PajakQ & A PajakLain-Lain

TAGS # :

peraturan (5) jumlah (4) penghasilan (3) dirjen (3) batasan jumlah (3) jumlah penghasilan (3) batasan (3) peraturan ini (3) batasan jumlah penghasilan (3) teknis pemotongan pph (2) pemotongan pph pasal (2) peraturan ini maka (2) pemotongan (2) teknis (2) terkait (2) setelah dikurangi ptkp (2) penghasilan yang (2) adanya (2) dikurangi (2) dengan adanya (2) melebihi rp (2) setelah dikurangi (2) dikurangi ptkp (2) jumlah penghasilan yang (2) melebihi (2) teknis pemotongan (2) setelah (2) pemotongan pph (2) pasal terkait (1) bahwa dengan (1) pj sehubungan (1) sehubungan dengan (1) kami informasikan (1) informasikan bahwa (1) dengan teknis (1) no pj tentang petunjuk (1) peraturan dirjen (1) dengan berlakunya (1) dari peraturan (1) rp pertahun (1) penyesuaian ptkp (1) terkait penyesuaian (1) pmk terkait (1) keuangan nomor (1) menteri keuangan (1) peraturan menteri (1) kelanjutan dari (1) berlakunya peraturan (1) sebagai kelanjutan (1) diterbitkan sebagai (1) ini diterbitkan (1) dicabut peraturan (1)