Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Kamis 21 Jul 2016 20:39Administratordibaca 7871 kaliPengampunan Pajak

tax amnesty 004
(Foto: pajak.go.id)


Uang Tebusan

Uang Tebusan = Tarif X Dasar Pengenaan Uang Tebusan

 

Tarif
Tarif Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut :


1. Deklarasi harta di wilayah NKRI atau Repatriasi harta di luar wilayah NKRI

Periode

Tarif

1 Juli 2016 – 30 September 2016

2%

1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016

3%

1 Januari 2017 – 31 Maret 2017

5%


2. Deklarasi harta di luar wilayah NKRI

Periode

Tarif

1 Juli 2016 – 30 September 2016

4%

1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016

6%

1 Januari 2017 – 31 Maret 2017

10%

 
3. UMKM Omzet s.d Rp.4.8M

Total Harta

Tarif

s.d Rp.10 Milyar

0,5%

> Rp.10 Milyar

2%

 

Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT)

1. adalah harta bersih, yaitu sebesar nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dikurangi nilai Utang tambahan (yang berkaitan langsung dengan Harta tambahan).

Harta Bersih   = Harta – Utang

 
2. Utang

Maksimal Utang tambahan yang boleh dikurangkan terhadap Harta tambahan:

Jenis Wajib Pajak

Maksimal

WP Badan

75%

WP Orang Pribadi

50%

 

3. DPUT WP yang terdaftar s.d tahun pajak 2015:

DPUT            = Harta Bersih menurut Surat Penyataan – Harta Bersih menurut SPT Terakhir

 
4. DPUT WP yang terdaftar setelah tahun pajak 2015:

DPUT            = Harta Bersih menurut Surat Penyataan

 




ARTIKEL TERKAIT
 

Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 244/PMK.03/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 156/PMK.010/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 156/PMK.010/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :