SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.42/1993

Selasa 15 Sep 2015 12:39Oktalista Putridibaca 312 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 11/PJ.42/1993
  
TENTANG
  
PERLAKUAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN 
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

  

Untuk menghindari keragu-raguan tentang perlakuan Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang PPh tahun 1984 dengan ini disampaikan kepada Saudara rekaman Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-583/KMK.04/1993 tanggal 18 Mei 1993 kepada Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, yang intinya sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang PPh tahun 1984, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi atau BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha lainnya yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang PPh 1984 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 566/KMK.04/1991 tanggal 19 Juni 1991, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pembentukannya telah disetujui Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang bersumber dari dana pensiun dalam bentuk obligasi, saham, sertifikat yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak.
  1. Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang PPh 1984, pengecualian dividen atau bagian keuntungan obyek PPh dirumuskan secara limitatif, terbatas pada dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas, Koperasi, atau BUMN/BUMD. Meskipun Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, namun karena Dana Pensiun bukan merupakan Perseroan Terbatas, bukan Koperasi dan bukan pula BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang PPh 1984, maka dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun dari penyertaan modal pada badan usaha lain yang didirikan di Indonesia tetap merupakan obyek Pajak Penghasilan.
  2. Dividen yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang berasal dari penanaman modal, yang dananya bersumber dari dana pensiun dalam bentuk saham atau sertifikat saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :566/KMK.04/1991, tidak merupakan obyek Pajak Penghasilan.
    Pengecualian tersebut dilakukan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Dana Pensiun terdaftar

  

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


 



DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ttd

 

 

FUAD BAWAZIER

 

Selengkapnya : DOWNLOAD DISINI




ARTIKEL TERKAIT
 

Mengajukan Keberatan atau Gugatan Pajak? Mana yang Lebih Menguntungkan?

Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak.selengkapnya

PMK -90/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 22 atas Barang yang Tergolong Mewah

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK -90/PMK.03/2015selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2016

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADANselengkapnya

Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAKselengkapnya

Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya

Menghadang Efek Samping Tax AmnestyMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.selengkapnya

Sekilas Pengampunan PajakSekilas Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Manfaat Pengampunan PajakManfaat Pengampunan Pajak

Manfaat Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Formulir Pengampunan PajakFormulir Pengampunan Pajak

Formulir Pengampunan Pajakselengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :