Contoh Penghitungan PPh 25

Rabu 2 Des 2015 13:09Administratordibaca 5293 kaliPenghitungan Pajak

Penghitungan PPh Final dan Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi

 

Anto status kawin dengan 2 tanggungan sebagai pengusaha jasa konstruksi  dan memiliki toko bangunan dengan omset penjualan selama tahun 2013 sebesar Rp 3.500.000.000 memperoleh jasa pelaksanaan konstruksi sebesar Rp 900.000.000 disamping itu juga memperoleh jasa konsultasi sebesar Rp 500.000.000 total penghasilan yang diterima selama tahun 2013 sebesar Rp 4.900.000.000

 

Kewajiban pembayaran PPh Anto di tahun 2014 adalah sebagai berikut :

PPh sebesar 1% bersifat final dari peredaran bruto usaha toko bangunan untuk setiap bulannya.

PPh dari jasa konstruksi dikenakan PPh bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri

Angsuran PPh Pasal 25 Januari s.d. Desember dihitung dari penghasilan jasa konsultasi tahun 2013 setelah dikurangi biaya-biaya dan PTKP serta kredit pajak yang telah dipotong pihak lain misalkan Rp 21.000.000 dengan perhitungan sebagai berikut

 

Penghasilan bruto jasa konsultasi

Rp

 500.000.000

Biaya kegiatan jasa konsultasi

Rp

 155.000.000

Penghasilan netto jasa konsultasi (Rp 500.000.000 - Rp 155.000.000)

Rp

 345.000.000

PTKP (K/2)

Rp

 45.000.000

Penghasilan Kena Pajak (Rp 345.000.000 - Rp 45.000.000)

Rp

 300.000.000

PPh terutang jasa konsultasi

Rp

 45.000.000

Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain

Rp

 21.000.000

PPh dibayar sendiri

Rp

 24.000.000

Angsuran PPh Pasal 25 jasa konsultasi

 

   ( Rp 24.000.000 / 12 bulan )

Rp

 2.000.000

 

  

Penghitungan PPh Final dan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan

 

Pada Tahun Pajak 2014 PT. Huru Hara dikenai PPh yang bersifat final. Berdasarkan pembukuan yang dilakukan di akhir tahun 2014 diketahui bahwa peredaran bruto PT. Huru Hara berjumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dengan demikian pada Tahun Pajak 2015 dikenai PPh berdasarkan tarif umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Contoh : Pada bulan Januari 2015 PT. Huru Hara memperoleh penghasilan sebesar Rp 200.000.000, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 150.000.000 dan PPh yang dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 51.000.000.

Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

 

Penghasilan bruto sebulan

Rp

 200.000.000

Biaya-biaya

Rp

 150.000.000

Penghasilan neto sebulan

Rp

 50.000.000

Penghasilan neto disetahunkan

Rp

 600.000.000

PPh terutang ( 12,5% x Rp 600.000.000)

Rp

 75.000.000

PPh yang dipotong/dipungut pihak lain

Rp

 51.000.000

 PPh dibayar sendiri

Rp

 24.000.000

Angsuran PPh Pasal 25 (Rp 24.000.000 / 12 bulan)

Rp

 2.000.000

 

  

Penghitungan PPh Pasal 25 terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

PT Indah Cinta memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP ini.

Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:

PPh final         = 1% x Rp 50.000.000,00

                        = Rp 500.000,00

Kewajiban PT Indah Cinta atas Kegiatan bulan Agustus 2013 yaitu menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp 500.000,00 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan paling lambat tanggal 16 September 2013.

Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN, PT Indah Cinta dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Agustus 2013.




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

PMK -90/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 22 atas Barang yang Tergolong Mewah

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK -90/PMK.03/2015selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINEselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :