Contoh Penghitungan PPh 21

Selasa 8 Des 2015 18:11Administratordibaca 3079 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN
 

Polan (tidak kawin) yang telah memiliki NPWP adalah karyawan Koperasi, menerima gaji Rp 4.000.000,-/bulan, tunjangan beras Rp 300.000,-/bulan, dan membayar iuran pensiun (pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, sekarang oleh OJK). Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

 

 

Penghasilan bruto ( 4.000.000,- + 300.000,-)

Rp

 4.300.000

Pengurangan:

Rp

 

Biaya jabatan      ( 5% x Rp 4.300.000 ), maksimal Rp 500.000,-/bulan

Rp

215.000

Iuran pensiun

Rp

 100.000

Total Pengurangan

Rp

315.000

Penghasilan neto sebulan

Rp

 3.985.000

Penghasilan neto setahun (12 x Rp 3.985.000,-)

Rp

 47.820.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)

Rp

 36.000.000

Penghasilan Kena Pajak

Rp

 11.820.000

PPh Pasal 21 setahun ( 5% x Rp 11.820.000,-)

Rp

 591.000

PPh Pasal 21 sebulan ( Rp 591.000,- : 12)

Rp

49.250

 

 

 

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN

 

Polan (kawin tanpa tanggungan) yang telah memiliki NPWP adalah karyawan Tuan S (UMKM) yang telah ditunjuk KPP sebagai pemotong PPh Pasal 21 , menerima gaji Rp 4.000.000,-/bulan dan membayar iuran pensiun (pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, sekarang oleh OJK). Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

 

Penghasilan bruto

Rp

 4.000.000

Pengurangan:

 

Biaya jabatan      ( 5% x Rp 4.000.000 ), maksimal Rp 500.000,-/bulan

Rp

200.000

Iuran pensiun

Rp

100.000

Total Pengurangan

Rp

300.000

Penghasilan neto sebulan

Rp

3.700.000

Penghasilan neto setahun ( 12 x Rp 3.700.000,-)

Rp

44.400.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)

Rp

39.000.000

Penghasilan Kena Pajak

Rp

5.400.000

PPh Pasal 21 setahun ( 5% x Rp 5.400.000,-)

Rp

270.000

PPh Pasal 21 sebulan ( Rp 270.000,- : 12 )

Rp

22.500

Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara
Bulanan

Polan, berstatus kawin dengan 1 (satu) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Citra Baru dengan gaji sebulan sebesar Rp 8.000.000,-. Hari Irawan setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000,- ke Dana Pensiun Dini Hari yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Citra Baru terhitung mulai 1 Juli 2015, Polan akan memasuki masa pensiun. Perhitungan PPh 21 terutang sebulan

Gaji perbulan

Rp

8.000.000

Pengurang

 

Biaya jabatan (5% x Rp 8.000.000) = Rp 400.000

 

Iuran Pensiun Rp 250.000

 

Total Pengurang

Rp

650.000

Penghasilan Neto sebulan

Rp

7.350.000

Penghasilan Neto 6 bulan (Jan s.d. Juni 2015)

Rp

44.100.000

PTKP (K/1)

Rp

42.000.000

PKP

Rp

1.900.000

PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp 1.900.000)

Rp

95.000

PPh Pasal 21 Terutang sebulan (Rp 95.000 / 6)

Rp

15.900

 

Pada saat Polan berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut :

Gaji selama 6 bulan (6 x Rp 8.000.000)

Rp

48.000.000

   1.  Biaya jabatan (5% x Rp 48.000.000) = Rp 2.400.000

 

   2.  luran pensiun (6 x Rp 250.000) = Rp 1.500.000

 

 

Rp

3.900.000

Penghasilan Neto selama 6 bulan  

Rp

44.100.000

PTKP (K/1)

Rp

42.000.000

PKP

Rp

2.100.000

PPh Pasal 21 terutang  (5% x Rp 2.100.000)   

Rp

95.000

PPh Pasal 21 telah dipotong  (6 x Rp 19.833)  

Rp

95.000

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong           

NIHIL

 

 

Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.

Selanjutnya, mulai bulan Juli 2015 Polan memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Dini Hari sebesar Rp 4.000.000,- sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah   

Rp

4.000.000

Biaya pensiun (5% x Rp 4.000.000)

Rp

200.000

Penghasilan neto sebulan  

Rp

3.800.000

Penghasilan neto Juli s.d. Desember 2015 (6 x Rp 3.850.000,00   Rp 19.000.000,00

Rp

19.000.000

Penghasilan neto dari PT Citra Baru sesuai bukti potong

Rp

44.100.000

Jumlah penghasilan neto tahun 2015   

Rp

63.100.000

PTKP (K/1)

Rp

42.000.000

PKP

Rp

21.100.000

PPh Pasal 21 terutang adalah (5% x Rp 21.100.000,00)

Rp

1.055.000

PPh Pasal 21 terutang di PT Citra Baru

Rp

95.000

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Dini Hari

Rp

960.000

PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan (Rp 960.000,00 : 6)

Rp

160.000

 

Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Dini Hari untuk dicantumkan dalam Form 1721 A1:

 

Pensiun selama 6 bulan : 6 x Rp 4.000.000,00   

Rp

4.000.000

Biaya pensiun (5% x Rp 24.000.000,00)

Rp

1.200.000

Penghasilan neto 6 bulan   

Rp

19.000.000

Penghasilan neto dari di PT Citra Baru

Rp

44.100.000

Jumlah penghasilan neto tahun 2015   

Rp

63.100.000

PTKP (K/1)

Rp

42.000.000

PKP

Rp

21.100.000

PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp 21.100.000)

Rp

1.055.000

  

   PPh Pasal 21 terutang di PT Citra Baru  (Form 1721 A1)

Rp

 95.000

   PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Dini Hari 6 bulan

Rp

 960.000

   PPh Pasal 21 telah dipotong : 6 x Rp 160.000,00 

Rp

 960.000

   PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong              

NIHIL

 

 




ARTIKEL TERKAIT
 

Contoh Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)selengkapnya

PMK -90/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 22 atas Barang yang Tergolong Mewah

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK -90/PMK.03/2015selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 244/PMK.03/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 156/PMK.010/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 156/PMK.010/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 196/PMK.010/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 196/PMK.010/2016selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :