Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Rabu 6 Jan 2016 16:31Administratordibaca 3959 kaliAdministrasi Perpajakan

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?

 

Jika belum, perlu Anda perhatikan dan simak tabel Batas Waktu Pembayaran dan Batas Waktu Pelaporan Pajak berikut ini :

 

No.

Jenis Pajak

Batas Waktu Setor SSP

Batas Waktu Lapor SPT

PPh Masa

1

PPh Pasal 4 ayat (2) – Pemotongan

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

2

PPh Pasal 4 ayat (2) – Setor Sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

3

PPh Final PP 46/2013

Tanggal 15 bulan berikutnya

__

4

PPh Pasal 21/26

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

5

PPh Pasal 22 (Bendaharawan)

Pada hari yang sama saat penyerahan barang

14 hari setelah Masa Pajak berakhir

6

PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan baku minyak, gas dan pelumas kepada penyalur agen yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

7

PPh Pasal 22 (Pemungut Tertentu)

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

8

PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai

1 hari setelah dipungut

Hari kerja terakhir minggu berikutnya

9

PPh Pasal 23/26

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

10

PPh Pasal 25 (WP OP dan WP Badan)

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Tahunan

11

PPh Tahunan WP Orang Pribadi

Sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak

12

PPh Tahunan WP Badan

Sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

13

PPN atau PPN dan PPnBM (PKP)

sebelum SPT Masa PPN disampaikan

Akhir bulan berikutnya

14

PPN dan PPnBM (Bendaharawan)

Tanggal 7 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya

15

PPN dan PPnBM (Pemungut Non Bendaharawan)

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya

16

PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya

17

PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai

1 hari setelah dipungut

Hari kerja terakhir minggu berikutnya

18

PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2015

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERIselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2016

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADANselengkapnya

Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAKselengkapnya

Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya

Menghadang Efek Samping Tax AmnestyMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.selengkapnya

Sekilas Pengampunan PajakSekilas Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Manfaat Pengampunan PajakManfaat Pengampunan Pajak

Manfaat Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Formulir Pengampunan PajakFormulir Pengampunan Pajak

Formulir Pengampunan Pajakselengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :