Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Rabu 6 Jan 2016 16:31Administratordibaca 20295 kaliAdministrasi Perpajakan

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?

 

Jika belum, perlu Anda perhatikan dan simak tabel Batas Waktu Pembayaran dan Batas Waktu Pelaporan Pajak berikut ini :

 

No.

Jenis Pajak

Batas Waktu Setor SSP

Batas Waktu Lapor SPT

PPh Masa

1

PPh Pasal 4 ayat (2) – Pemotongan

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

2

PPh Pasal 4 ayat (2) – Setor Sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

3

PPh Final PP 46/2013

Tanggal 15 bulan berikutnya

__

4

PPh Pasal 21/26

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

5

PPh Pasal 22 (Bendaharawan)

Pada hari yang sama saat penyerahan barang

14 hari setelah Masa Pajak berakhir

6

PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan baku minyak, gas dan pelumas kepada penyalur agen yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

7

PPh Pasal 22 (Pemungut Tertentu)

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

8

PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai

1 hari setelah dipungut

Hari kerja terakhir minggu berikutnya

9

PPh Pasal 23/26

Tanggal 10 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

10

PPh Pasal 25 (WP OP dan WP Badan)

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Tahunan

11

PPh Tahunan WP Orang Pribadi

Sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak

12

PPh Tahunan WP Badan

Sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

13

PPN atau PPN dan PPnBM (PKP)

sebelum SPT Masa PPN disampaikan

Akhir bulan berikutnya

14

PPN dan PPnBM (Bendaharawan)

Tanggal 7 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya

15

PPN dan PPnBM (Pemungut Non Bendaharawan)

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya

16

PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya

17

PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai

1 hari setelah dipungut

Hari kerja terakhir minggu berikutnya

18

PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya




ARTIKEL TERKAIT
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.03/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINEselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :