Waktu Anda Sisa 1 Hari

Kamis 31 Mar 2016 13:50Administratordibaca 542 kaliArtikel Pajak

1 Hari Lagi

Hari ini merupakan batas waktu terakhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesibukan terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, begitu juga KPP Pratama Surakarta yang sampai pukul 2 siang masih penuh dengan antrian Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan melaporkan SPT Tahunan.

Ruang tunggu penuh sesak dengan wajib pajak, begitu juga lahan parkir yang sampai tidak cukup hanya di halaman KPP Pratama Surakarta. Tampak di pintu masuk seorang petugas dari KPP Pratama memberikan informasi kepada siapa saja yang ingin bertanya terkait pelaporan SPT Tahunan. Di bagian permintaan formulir ada dua petugas yang membantu pelayanan permintaan formulir bagi wajib pajak. Namun, hal itu masih belum cukup bagi masyarakat karena masih banyak pula yang bingung bagaimana alur pelaporan SPT Tahunan. Sosialisasi dan edukasi masih perlu dilakukan dari pemerintah untuk masyarakat kota Surakarta.

  

Antri... sudah menjadi budaya bagi masyakarat kota Surakarta, sehingga Wajib Pajak dengan sabar menunggu antrian dan rela mengantri diluar sambil duduk di anak tangga depan lobby KPP Pratama Surakarta karena ruang tunggu di dalam sudah tidak mampu untuk menampung. Andaikan masyarakat Indonesia mulai melaporkan SPT Tahunan dari awal bulan Maret mungkin antrian tersebut tidak harus sampai panjang dan lama.

Cahyani TS

Foto : klinikpajak/Cahyani TS




ARTIKEL TERKAIT
 

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015selengkapnya

SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

SPT Tahunan PPh Badan Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Update Aturan Pajak PMK NOMOR 9/PMK.03/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 9/PMK.03/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak Nomor PER - 02/PJ/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAKselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :