Tributum Ergo Sum: Aku Membayar Pajak, Maka Aku Ada

Sabtu 20 Feb 2016 13:23Administratordibaca 810 kaliArtikel Pajak

klinikpajak 001

Pada tahun 1637 Masehi seorang Descartes pernah berujar: “Cogito Ergo Sum” atau “Aku Berpikir Maka Aku Ada”. Kala itu, mendiang Descartes mungkin tidak pernah menduga bahwa 379 tahun kemudian ujarannya itu telah menginspirasi seorang abdi negara untuk membidani lahirnya artikel “Aku Membayar Pajak Maka Aku Ada”  atau “Tributum Ergo Sum”. Menurut Zen RS (2014) rumusan Descartes tersebut menempatkan manusia sebagai subjek dunia sekaligus menjadi tautan ontologis dari antroposentrisme. Sementara dari sudut pandang perpajakan, manusia yang diangkat didalam artikel ini adalah manusia sebagai Wajib Pajak dan tautan ontologis dalam hal ini adalah pembayaran pajak yang dilakukannya yang menjadikan mereka “ada” atau tidak sekadar bernyawa.

 

Sayangnya pandangan idealis itu terbentur dengan sebuah realita klise dari Richard M Bird: Manusia pada dasarnya tidak suka membayar pajak. Ragam penelitian pun dilakukan disetiap penjuru dunia untuk mengupas hal mendasar yang diharapkan mampu mendorong manusia berkenan membayar pajak. Salah satunya terkonfirmasi melalui hasil eksperimen di Harvard Business School yang berjudul “Eliciting Taxpayer Preferences Increases Tax Compliance” oleh Michael L Norton (2014). Ia menyimpulkan bahwa setiap individu akan dengan senang hati memberi (membayar pajak) manakala mereka mengetahui untuk apa mereka memberi dan cenderung enggan untuk melakukannya jika mereka tahu hasil dari apa yang mereka bayarkan adalah hal yang sama sekali tidak mereka inginkan.

 

Kesimpulan dari Norton bisa dimaklumi karena seiring perkembangan zaman Wajib Pajak juga kian cerdas dalam memandang kinerja pemerintah. Eugene Stuerle (2001) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: “Tax policy today involves far more than issues of how to collect revenues fairly and efficiently: it has evolved into a major tool for both macro or fiscal policy and, more than ever, expenditure and social policy”. Artinya Wajib Pajak sudah tidak lagi hanya terkungkung oleh kriteria perpajakan semata dalam memandang kebijakan perpajakan dan dalam menentukan tingkat kepatuhan yang akan dilakukan.

 

Sejumlah kriteria perpajakan yang pernah dikemukakan oleh Joseph Tyre Sneed, Eugene R Schlesinger, Musgrave, Adam Smith, Traditional Trinity of Tax Policy Criteria, International Criteria for Tax Policy, dan International Monetary Fund (IMF) Tax Policy kemudian menjadi tidak lagi relevan jika kriteria itu gagal menjawab ekspektasi Wajib Pajak: Benarkah Pajak yang Saya Bayar Telah Digunakan dengan Baik?

 

Tipikal Wajib Pajak semacam inilah yang sebetulnya dibutuhkan negeri ini. Wajib Pajak yang kritis dan memandang dirinya setara dengan pemerintah (memiliki nilai tawar). Mereka sadar bahwa mereka adalah salah satu unsur vital dalam tritunggal tak sakral antara Wajib Pajak, Pemerintah, dan Konsultan Pajak yang terbangun secara alamiah pada sebuah sistem perpajakan yang ada disuatu negara. John E. Karayan dan Charles W. Swenson (2007) dalam bukunya yang berjudul “Strategic Business Tax Planning” menyebutkan bahwa pajak pada dasarnya merupakan harga yang harus dibayarkan kepada pemerintah atas penyediaan fasilitas publik.

 

Diktum Tributum Ergo Sum yang dikumandangkan penulis berangkat dari pandangan ini. Raison d’etre nya adalah: Jika Wajib Pajak telah membayarkan harga tersebut maka pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas publik yang layak. Fasilitas tersebut juga tidak boleh secara sempit dimaknai terbatas hanya fasilitas fisik semata, tetapi juga penyediaan kedamaian dan ketenangan di ruang publik oleh para elit.

 

Dalam konteks hubungan harga-produk maka setiap pembayaran oleh pembayar melahirkan hak untuk menikmati sebuah fasilitas atas pengorbanan yang dilakukan. Jika memang kemudian sudut pandang ini tidak bisa dipakai karena mungkin terlalu menyimpang dari prinsip Keuangan Publik maka fasilitas tersebut setidaknya masih bisa digantikan dengan hak untuk memastikan bahwa uang pajak yang telah dibayarkan telah digunakan sebagaiamana mestinya.

 

Penuntutan hak tersebut pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara, namun jelas para Wajib Pajak yang membayar pajak berada dibarisan terdepan. Mereka adalah pertahanan terakhir yang dimiliki bangsa ini manakala persekongkolan antara pengusaha hitam dengan pejabat tuna nurani telah membelit tubuh birokrasi, sehingga peran mereka mendesak difasilitasi agar pemanfaatan uang pajak berjalan sesuai dengan amanat konstitusi.

 

Membayar pajak kini sudah bukan lagi sekadar memenuhi kewajiban melainkan sebagai alat untuk menaikkan nilai tawar Wajib Pajak itu sendiri. Kewajiban untuk membayar pajak yang telah dipenuhi dengan benar seharusnya sudah cukup menjadi dasar yang kuat untuk menyuarakan protes ke pemerintah atas pelayanan publik yang kurang layak atau hak untuk menuntut agar pemerintah memprioritaskan penggunaanya untuk program yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.

 

Keberanian semacam itulah yang penulis sebutkan dapat mendorong Wajib Pajak menjadi tak hanya sekadar bernyawa tetapi juga menggunakan haknya. Di negara maju seperti Amerika Serikat, mereka membentuk National Taxpayers Union (NTU) yang menjadi wadah untuk menyuarakan kepentingan Wajib Pajak termasuk dalam hal kebijakan perpajakan dinilai tidak adil dan memberatkan.

 

Keberadaan entitas semacam NTU dibutuhkan sebagai wahana pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk bersatu menyuarakan kepedulian dengan mengedepankan semangat dialog. Kehadiran wadah semacam ini merupakan bentuk lanjutan yang lahir dari diktum Tributum Ergo Sum. Ia lahir dari kesadaran kolektif bahwa “membayar pajak adalah kewajiban” yang bertemu dengan “pemahaman tentang bagaimana seharusnya pajak itu dipungut dan digunakan”. Kita tentu tidak ingin kebijakan perpajakan menjadi korban karena dirumuskan semata mengikuti dahaga belanja pemerintah atau bisik-bisik oknum pengusaha hitam.

 

Bagaimanapun juga pada akhirnya Wajib Pajak yang merelakan penghasilannya untuk dipotong dengan benarlah yang paling berhak menyuarakan arah kebijakan pembangunan dan mengawasi terciptanya kebijakan perpajakan yang berkeadilan. Sebab mereka tidak hanya sekadar membayar pajak, tetapi juga memiliki nilai tawar yang tidak boleh diabaikan atau “Tributum Ergo Sum!” dalam bahasa lainnya!


Sumber : kompasiana.com / Erikson Wijaya (19 Februari 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Update Aturan Pajak PER - 11/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 11/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 207/PMK.010/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 207/PMK.010/2016selengkapnya

Update Surat Edaran SE - 02/PJ/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan SE - 02/PJ/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PER - 01/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 01/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PP No 40 TAHUN 2009

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PP No 40 TAHUN 2009selengkapnya

Update Aturan Pajak PP No 123 TAHUN 2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PP No 123 TAHUN 2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PER - 16/PJ/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 16/PJ/2016selengkapnya

Update Aturan Pajak - PMK - 34/PMK.010/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK - 34/PMK.010/2017selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.03/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.03/2017

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAKselengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :