Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 oleh Presiden kepada Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia di Istana Negara pada Senin, 14 Desember 2015 merupakan simbol titik awal Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan APBN 2016. Presiden mengharapkan semua proyek yang ada di Kementertian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah bisa segera mulai berjalan di awal tahun 2016 terkait dengan penyerahan DIPA 2016 yang lebih cepat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
DIPA 2016 merupakan dokumen yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pelaksanaan anggaran negara di tahun 2016 ini, proses penyusunannya dimulai dengan Penyusunan Kapasitas Fiskal di bulan Januari sampai dengan Maret. Tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan Pagu Indikatif yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN 2016 dan dipublikasikan dengan Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2016 pada tanggal 14 Agustus 2015, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPR. Tahapan Pembahasan dengan DPR diakhiri dengan adanya Sidang Paripurna Penetapan RUU APBN 2016 di akhir bulan Oktober 2015. Pengesahan RUU APBN 2016 oleh Pemerintah adalah tahapan berikutnya dengan diterbitnyanya UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 dilengkapi penjelasan yang lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2016.
APBN 2016 akan membiayai Belanja Negara sebesar 2.095,7 triliun rupiah yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.325,6 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 770,2 trilliun rupiah. Pendapatan dari APBN 2016 diperkirakan sebesar 1.822,5 trilliun rupiah, dengan Penerimaan Perpajakan sebagai komponen yang memiliki angka tertinggi. Penerimaan Perpajakan tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 1.546,7 triliun rupiah akan menjadi tulang punggung berjalannya APBN 2016. Penghitungan yang cermat akan mendapatkan penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar 84,86 % dari Pajak.
Berdasarkan perhitungan di atas, dana pembangunan di Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak berasal dari masyarakat untuk pembangunan yang akan dinikmati bersama oleh masyarakat. Dengan mengetahui bahwa lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari Pajak, marilah kita menjadi masyarakat yang Sadar dan Peduli Pajak.
Pajak untuk Kita
Arif Hidayat
::: klinikpajak.co.id :::
Kekuatan perekonomian negara ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen di negara ini, baik secara sistem maupun dari warga negaranya yaitu para birokrat, pengusaha, sampai dengan warga negara kecil seperti Mbok Sarimpi. Saatnya bergotong royong membangun negara ini dengan membayar pajak, kepedulian kita, berkomitmen, jujur dan disiplin dengan menyisihkan apa yang menjadi hak negara,selengkapnya
Uraian kali ini disajikan oleh penulis secara tak biasa. Sengaja penulis susun dengan terbebas dari landasan yang beraroma landasan hukum dan sederet peraturan. Tujuan penulis sederhana yakni ingin mengetuk dan membangun kesadaran Wajib Pajak dengan mengedepankan logika dan filosofi yang melandasi munculnya kewajiban kita sebagai masyarakat untuk membayar pajak.selengkapnya
Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini.selengkapnya
Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak pada 29 Maret 2016, dia dengan tegas menyatakan “Semua sama. Kalau belum bayar, ya,suruh bayar. Kalau kurang bayar, ya, suruh bayar.†Pernyataan Jokowi ini hendak menyatakan semua orang sama di muka hukum (equality before the law). Ketika pajak menjadi diskusi tak berkesudahan, menjadi wajar jika Presiden memberiselengkapnya
Sebagai warga negara yang “bijak,†kami (saya, suami dan anak) tak pernah telat membayar pajak, baik selama berada di tanah air maupun selama 10 tahun berada di Amerika Serikat. Soal pajak ini, ada “treaty†atau semacam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan “treaty†pada article 30 yang efektif berlaku tahun 1990, baik warga negara Indonesia danselengkapnya
Beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan munculnya dokumen “Panama Papersâ€. Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pemimpin negara, pejabat dan petinggi politik, pebisnis, olahragawan, hingga profesional yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama untuk berbagai tujuan, baik bisnis, penyamaran kepemilikan, maupun penghindaran pajak.selengkapnya
Login ke alamat resmi djponline.pajak.go.id, login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19. - Padaselengkapnya
Kementrian Keuangan resmi menanggung PPh Final UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan patokan 0.5% dari peredaran bruto. Para pelaku UMKM di seluruh Indonesia mendapat fasilitas pajak PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah). PPh Final DTP tersebut diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.selengkapnya
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badanselengkapnya
Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce.selengkapnya
Mulai masa pajak Juli 2018 ini, Wajib Pajak UMKM sudah dapat menerapkan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (sebelumnya 1%) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.selengkapnya
Langkah-langkah yang harus dilakukan jika lupa EFIN untuk mengisi SPT Tahunanselengkapnya
Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini.selengkapnya
Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya
Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya
