Tahukah, Lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari Pajak

Sabtu 9 Jan 2016 12:31Administratordibaca 935 kaliArtikel Pajak

apbn2016_1

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 oleh Presiden kepada Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia di Istana Negara pada Senin, 14 Desember 2015 merupakan simbol titik awal Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan APBN 2016. Presiden mengharapkan semua proyek yang ada di Kementertian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah bisa segera mulai berjalan di awal tahun 2016 terkait dengan penyerahan DIPA 2016 yang lebih cepat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

 

DIPA 2016 merupakan dokumen yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pelaksanaan anggaran negara di tahun 2016 ini, proses penyusunannya dimulai dengan Penyusunan Kapasitas Fiskal di bulan Januari sampai dengan Maret. Tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan Pagu Indikatif yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN 2016 dan dipublikasikan dengan Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2016 pada tanggal 14 Agustus 2015, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPR. Tahapan Pembahasan dengan DPR diakhiri dengan adanya Sidang Paripurna Penetapan RUU APBN 2016 di akhir bulan Oktober 2015. Pengesahan RUU APBN 2016 oleh Pemerintah adalah tahapan berikutnya dengan diterbitnyanya UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 dilengkapi penjelasan yang lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2016.

 

APBN 2016 akan membiayai Belanja Negara sebesar 2.095,7 triliun rupiah yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.325,6 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 770,2 trilliun rupiah. Pendapatan dari APBN 2016 diperkirakan sebesar 1.822,5 trilliun rupiah, dengan Penerimaan Perpajakan sebagai komponen yang memiliki angka tertinggi. Penerimaan  Perpajakan tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 1.546,7 triliun rupiah akan menjadi tulang punggung berjalannya APBN 2016. Penghitungan yang cermat akan mendapatkan penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar 84,86 % dari Pajak.

 

Berdasarkan perhitungan di atas, dana pembangunan di Indonesia  sebagian besar berasal dari pajak. Pajak berasal dari masyarakat untuk pembangunan yang akan dinikmati bersama oleh masyarakat. Dengan mengetahui bahwa lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari Pajak, marilah kita menjadi masyarakat yang Sadar dan Peduli Pajak.

 
 
Pajak untuk Kita

 

      Arif Hidayat
::: klinikpajak.co.id :::
     



  
 

 




ARTIKEL TERKAIT
 

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILINGselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Update Aturan Pajak PMK NOMOR 244/PMK.03/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 156/PMK.010/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 156/PMK.010/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 196/PMK.010/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 196/PMK.010/2016selengkapnya

Update Aturan Pajak PER - 11/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 11/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 207/PMK.010/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 207/PMK.010/2016selengkapnya

Update Surat Edaran SE - 02/PJ/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan SE - 02/PJ/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PER - 01/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 01/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PP No 40 TAHUN 2009

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PP No 40 TAHUN 2009selengkapnya

Update Aturan Pajak PP No 123 TAHUN 2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PP No 123 TAHUN 2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PER - 16/PJ/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 16/PJ/2016selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :