SE Nomor 8 Tahun 2015 - Sudah siapkah ASN/TNI/POLRI dengan e-Filing?

Senin 25 Jan 2016 20:38Administratordibaca 1916 kaliArtikel Pajak

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sudah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Terlihat dari target penerimaan pajak maupun realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Prestasi ini tak luput dari peran serta warga negara Indonesia yang semakin sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menutup tahun 2015 dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filing. Adapun hal-hal pokok yang disampaikan dalam surat edaran tersebut antara lain : pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing, penerbitan bukti potong PPh Pasal 21 paling lambat 31 Januari 2016, dan sosialisasi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Terkait dengan penerbitan surat edaran tersebut, KP2KP Buntok Kabupaten Barito Selatan telah menggelar sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara online melalui aplikasi e filing pada Kamis 14 Januari 2016 lalu.

Penerbitan SE Nomor 8 Tahun 2015 ini akan sangat mendukung program Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum Pajak. Namun, apakah Wajib Pajak sudah benar-benar memahami dan menguasai e-Filling? Bagaimana juga dengan hardware dan software pendukung sistem e-Filling?

 

Beberapa hal menjadikan wajib pajak kurang nyaman menggunakan e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan diantaranya :

 

  1. Resiko akan koneksi internet yang kurang bagus
  2. Membutuhkan beberapa tahap seperti permintaan e-Fin dengan syarat fotokopi KTP dan NPWP, meskipun permohonan e fin ini bisa dilakukan di KPP manapun tetapi membutuhkan satu hari berikutnya untuk e fin ini terbit.
  3. Database pajak yang masih belum valid terkait dengan data Wajib Pajak seperti Nomor NPWP dan alamat.
  4. Kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait penggunaan e-Filling.

 

Ketidaknyamanan wajib pajak di atas memang mencerminkan belum sempurnanya sistem e-Filing dan Direktorat Jenderal Pajak juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan sistem e-Filing sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan proses pelaporan SPT.

 

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 memang masih membutuhkan kerjasama antara bendahara pemerintah dan pihak terkait terutama KPP di setiap kota untuk melakukan sosialisasi terkait penggunaan e-Filing.

 

 

Selengkapnya SE Nomor 8 Tahun 2015 : KLIK DISINI

 

Sumber : bisnis.liputan6.com; tukarcerita.com; tabengan.com

 

 




ARTIKEL TERKAIT
 

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILINGselengkapnya

Menyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak

Tahun 2016 yang merupakan program Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak, aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan konsolidasi sejak pertengahan tahun 2015 dimana digelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Pajak yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2015.selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2016

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAKselengkapnya

Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya

Menghadang Efek Samping Tax AmnestyMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.selengkapnya

Sekilas Pengampunan PajakSekilas Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Manfaat Pengampunan PajakManfaat Pengampunan Pajak

Manfaat Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Formulir Pengampunan PajakFormulir Pengampunan Pajak

Formulir Pengampunan Pajakselengkapnya

Petunjuk Pengisian Formulir Pengampunan PajakPetunjuk Pengisian Formulir Pengampunan Pajak

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Harta (Formulir Pengampunan Pajak)selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :