SE Nomor 8 Tahun 2015 - Sudah siapkah ASN/TNI/POLRI dengan e-Filing?

Senin 25 Jan 2016 20:38Administratordibaca 2442 kaliArtikel Pajak

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sudah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Terlihat dari target penerimaan pajak maupun realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Prestasi ini tak luput dari peran serta warga negara Indonesia yang semakin sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menutup tahun 2015 dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filing. Adapun hal-hal pokok yang disampaikan dalam surat edaran tersebut antara lain : pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing, penerbitan bukti potong PPh Pasal 21 paling lambat 31 Januari 2016, dan sosialisasi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Terkait dengan penerbitan surat edaran tersebut, KP2KP Buntok Kabupaten Barito Selatan telah menggelar sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara online melalui aplikasi e filing pada Kamis 14 Januari 2016 lalu.

Penerbitan SE Nomor 8 Tahun 2015 ini akan sangat mendukung program Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum Pajak. Namun, apakah Wajib Pajak sudah benar-benar memahami dan menguasai e-Filling? Bagaimana juga dengan hardware dan software pendukung sistem e-Filling?

 

Beberapa hal menjadikan wajib pajak kurang nyaman menggunakan e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan diantaranya :

 

  1. Resiko akan koneksi internet yang kurang bagus
  2. Membutuhkan beberapa tahap seperti permintaan e-Fin dengan syarat fotokopi KTP dan NPWP, meskipun permohonan e fin ini bisa dilakukan di KPP manapun tetapi membutuhkan satu hari berikutnya untuk e fin ini terbit.
  3. Database pajak yang masih belum valid terkait dengan data Wajib Pajak seperti Nomor NPWP dan alamat.
  4. Kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait penggunaan e-Filling.

 

Ketidaknyamanan wajib pajak di atas memang mencerminkan belum sempurnanya sistem e-Filing dan Direktorat Jenderal Pajak juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan sistem e-Filing sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan proses pelaporan SPT.

 

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 memang masih membutuhkan kerjasama antara bendahara pemerintah dan pihak terkait terutama KPP di setiap kota untuk melakukan sosialisasi terkait penggunaan e-Filing.

 

 

Selengkapnya SE Nomor 8 Tahun 2015 : KLIK DISINI

 

Sumber : bisnis.liputan6.com; tukarcerita.com; tabengan.com

 

 




ARTIKEL TERKAIT
 

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILINGselengkapnya

Menyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak

Tahun 2016 yang merupakan program Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak, aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan konsolidasi sejak pertengahan tahun 2015 dimana digelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Pajak yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2015.selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Update Aturan Pajak PER - 16/PJ/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 16/PJ/2016selengkapnya

Update Aturan Pajak - PMK - 34/PMK.010/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK - 34/PMK.010/2017selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.03/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.03/2017

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAKselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.010/2017

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAINselengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYAselengkapnya

Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADIselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAKselengkapnya

Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :