PAJAK UNTUK KITA, Haruskah Mengeluh atau Mensyukuri?

Ahad 10 Jan 2016 12:29Administratordibaca 3424 kaliArtikel Pajak

Beberapa hari yang lalu di awal tahun 2016, teman saya orang Indonesia yang hampir 1 tahun tinggal di Australia menyampaikan keluhannya tentang sistem perpajakan di Australia. Bagaimanapun juga menurut teman saya akan lebih mudah dan menyenangkan tinggal di Indonesia daripada negara orang, apalagi terkait dengan sistem perpajakan. Padahal Indonesia dan Australia memiliki sistem perpajakan yang tidak begitu berbeda. Sebagai contoh perbedaan yang mendasar dalam pajak penghasilan kedua negara tersebut dikarenakan adanya perbedaan hukum di Australia yang menganut sistem common law dan ordinary concept yang mempertimbangkan putusan hakim. Pemungutan PPh di Indonesia hanya mendasarkan pada UU Pajak penghasilan dan peraturan terkait.

  


Sekarang kita coba tengok sistem pemungutan pajak penghasilan di Eropa yang banyak menghasilkan pemain sepak bola dunia. Ya, mereka bangga dengan gaji yang fantastis sebagai pemain bola, tapi apakah Anda tahu bahwa nilai fantastis tersebut belum dipotong pajak penghasilan. Di Spanyol, besaran tarif pajak penghasilan yaitu 50%, sedangkan di Perancis bisa mencapai 75%. Besaran tarif pajak penghasilan yang tinggi memaksa para pemilik klub sepak bola memberikan gaji yang tinggi tersebut. Tak heran, banyak pemain sepak bola asing merumput di Indonesia. Tidak sedikit warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, meskipun dengan konsekuensi harus mengikuti peraturan perpajakan di Indonesia.

  


Di sisi lain, ada juga orang Indonesia yang mengunggulkan sistem perpajakan di Amerika yang lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia terkait dengan adanya tax return yaitu pengembalian pajak secara langsung yang dapat berupa asuransi pendidikan anak. Indonesia memang tidak terdapat tax return yang manfaatnya dapat dirasakan secara perorangan, tetapi berupa fasilitas umum yang penggunaannya untuk masyarakat banyak. Beberapa kota di Amerika juga menerapkan tarif pajak yang lebih rendah daripada Indonesia sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Salah satu contohnya yaitu penerapan tarif PPN yang berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi pasar tiap daerah. Sebenernya Indonesia juga melihat kondisi masyarakatnya, meskipun menerapkan tarif tunggal PPN 10%, nilai dasar pengenaan pajaknya berbeda-beda.

 


Haruskah kita mengeluh atau mensyukuri dengan sistem perpajakan di Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia wajib mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai anggota atau warga negara dari Indonesia perlu mendukung keberlangsungan negara ini agar roda kehidupan di Indonesia tetap dapat berjalan dan berlanjut. Apakah Anda sudah menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab? Keberlanjutan negri ini sangat bergantung dengan kontribusi kita, terlebih lagi kita hidup di negri ini.

 

Pajak untuk kita di Indonesia ini dimaksudkan untuk menyejahterakan kita semua, bukan hanya perorangan. Kita, baik sebagai wajib pajak, fiscus, maupun sebagai masyarakat umum berharap dapat merasakan manfaat dari pajak. Bagi mereka yang tidak membayar pajak pun dapat merasakan hasilnya. Mungkin sistem perpajakan di Indonesia belum sempurna dan masih banyak kekurangan, tapi kita juga patut berbangga atas perkembangan negeri ini. Berbagai fasilitas dapat kita nikmati dengan baik.

 
Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai pajak memang menuntut kita untuk sadar dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri. Mungkin juga masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum dapat merasakan manfaat pajak secara maksimal. Namun, bukan berarti pula hal tersebut menjadi alasan bagi kita untuk enggan membayar pajak. Harapannya, pajak yang kita bayarkan dapat menghasilkan fasilitas yang dapat kita nikmati juga.

 

Cahyani T.S.
-Pajak Untuk Kita-




ARTIKEL TERKAIT
 

Lihatlah, Ibumu! (Sistem Perpajakan Kita Memberatkan Perempuan?)

Menjelang musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi, wacana tentang perlakuan pajak bagi wanita kawin yang memilih ber-NPWP sendiri kembali hangat diperbincangkan. Tiap kali isu ketidakadilan diangkat, dan aneka kerumitan administrasi hingga ketakmasukakalan peraturan pajak terkait ini digugat.selengkapnya

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 244/PMK.03/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :