Musim SPT Telah Tiba, Ditunggu Partisipasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Rabu 2 Mar 2016 16:03Administratordibaca 825 kaliArtikel Pajak

e-filing 001

Tahun 2016 Pemerintah bersama DPR telah menetapkan bahwa total belanja negara adalah Rp2.095,7 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp1.822,5 triliun sehingga kekurangannya (defisit) sebesar Rp273,1 triliun harus ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp272,7 triliun dan pembiayaan luar negeri Rp398,2 miliar.

 

Pendapatan Negara sebesar Rp1.822 triliun bersumber dari Penerimaan Pajak Rp1.360,1 triliun (74,6%), Kepabeanan dan Cukai Rp186,5 triliun (10,32%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp273,8 triliun (15,0%) dan hibah Rp2.031,8 triliun (0,01%).

 

Penerimaan Pajak 2016 Rp1.360,1 triliun bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp757,2 triliun (55,6%), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp571,7 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp19,4 triliun (1,4%) dan Pajak Lainnya Rp11,7 triliun (0,8%). Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 mencapai Rp1.060,8 triliun dari target Rp1.294,2 triliun (81,9%), namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 Rp985,1 triliun, realisasi penerimaan pajak 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,6%.

 

Dari sisi pengeluaran, anggaran sebesar Rp2.095,7 triliun diatas digunakan untuk belanja pemerintah pusat Rp1.325,5 triliun (63,3%) dan transfer ke daerah dan dana desa Rp770,1 triliun (36,7%).

 

Penerimaan Perpajakan tampak jelas mendominasi Penerimaan Negara sebesar 74,6%, jauh meninggalkan peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Penerimaan Sumber Daya Alam (pendapatan minyak bumi dan gas alam, Penerimaan SDA Non Migas berupa Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kehutanan, Perikanan, Panas Bumi), Pendapatan Bagian Laba BUMN, PNBP lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Keadaan ini berlawanan dengan kondisi Negara tahun 1981 dimana PNBP berperan sebesar 69,9% dan Pajak hanya 28,4%.

 

Dari sisi pembayar pajak, dari 249 juta penduduk Indonesia, baru 27,6 juta (11.1%) yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan 2,4 juta yang mendaftarkan diri sebagai WP Badan. Dari 27,6 juta WP OP tahun 2015 baru 10,25 juta WP OP (4,1%) yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dari 10,25 juta WP OP tersebut, hanya 0,8 juta WP OP yang melakukan pembayaran.

 

Dari 0,8 juta WP OP tahun 2015 diperoleh penerimaan pajak Rp8,2 triliun WP yang membayar PPh Pasal 25/29 OP, diluar PPh Pasal 21, 22, 23, 26, Final atau PPN yang dipungut oleh pihak ketiga. Kalau diambil angka rata-rata, maka setiap WP OP baru membayar Rp10,2 juta pertahun. Inilah potret WP OP kita yang masih sangat rendah tingkat kesadarannya.

 

Menghadapi tantangan pencapaian target Pajak 2016 sebesar Rp1.360,1 triliun tentu bukanlah hal yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), instansi dibawah Kementerian Keuangan yang dituntut harus mencapai target penerimaan pajak dimaksud.

 

Diperlukan kesadaran yang penuh dari setiap warga Indonesia bahwa bangsa ini amat sangat membutuhkan pajak sebagai jalan melangsungkan kesinambungan pembangunan.

 

Bulan Maret, tepatnya tanggal 31 adalah batas waktu penyampaian SPT PPh Orang Pribadi (PPh OP). Semua elemen bangsa harus bergerak mengajak warga menyampaikan SPT. Presiden Jokowi sudah merencanakan di bulan Maret ini akan menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filing). Demikian juga para pejabat tinggi Negara yang lain.

 

Bangsa ini membutuhkan orang besar yang memiliki kelapangan hati dan kebesaran jiwa bahwa negeri ini butuh pengorbanan, dan bentuk pengorbanan saat ini adalah membayar pajak. Mari isi SPT dengan benar, jelas dan lengkap. #PajakMilikBersama.  (Gf).

 

Sumber : pajak.go.id (01 Maret 2016)

gambar : pajak.go.id




ARTIKEL TERKAIT
 

Tahukah, Lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari Pajak

Penerimaan Perpajakan tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 1.546,7 triliun rupiah akan menjadi tulang punggung berjalannya APBN 2016. Penghitungan yang cermat akan mendapatkan penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar 84,86 % dari Pajak.selengkapnya

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILINGselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 244/PMK.03/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 156/PMK.010/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 156/PMK.010/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 196/PMK.010/2016

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 196/PMK.010/2016selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :