Musim Lapor Pajak Telah Tiba!

Senin 4 Apr 2016 12:14Administratordibaca 487 kaliArtikel Pajak

cnnindonesia 004

Setiap komunitas membutuhkan ritual. Secara sosiologis ritual bermanfaat merawat ingatan kolektif dan menegaskan ketunggalan nilai dan identitas, termasuk membangun kesadaran bersama.

Tak terkecuali dengan hajatan penyampaian SPT Tahunan di bulan Maret dan April ini. Masyarakat berduyun-duyun mendatangi kantor pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan.

Hal yang sekilas tampak biasa ini justru menjadi penting disimak dan dicermati.

Pajak kerap dipandang miring dan dijauhi, namun diakui sebagai hal penting. Melalui pelaporan pajak – interaksi negara dan warganegara berlangsung lebih intim. Ada momen bersama yang menabalkan pentingnya sebuah ingatan kolektif tentang pilar penyangga kehidupan berbangsa.

Hal lain yang juga tak kalah penting adalah antusiasme publik yang  ingin berpartisipasi menjadi wajib pajak baru, mengisi SPT, dan terutama melaporkan SPT secara online (e-filing).

Presiden Joko Widodo pun menyempatkan diri memberi contoh menyampaikan SPT secara elektronik di sela-sela kunjungan kerjanya di Palembang.

Tak mau ketinggalan, banyak tokoh politik dan pejabat negara yang ambil bagian menyosialisasikan pentingnya menyampaian SPT dan memanfaatkan layanan daring: mudah, murah, cepat!

Begitu kira-kira ciri layanan ini. Bukan sekedar demam teknologi, ini merupakan terobosan penting yang akan memudahkan semua pihak, baik wajib pajak maupun Ditjen Pajak.

Wajib pajak tak perlu kehilangan banyak waktu dan upaya, bahkan mengisi dan menyampaikan SPT semudah berselancar di gawai. Sementara kantor pajak diuntungkan dengan berkurangnya beban administrasi dan  efektivitas perekaman data. Dan kita semua diuntungkan dengan program yang ramah lingkungan karena nirkertas.

Namun tingginya animo publik belum bersambut dengan kapasitas teknologi yang tersedia. Ikhtiar memberikan pelayanan yang mudah dan murah serta dan berjibakunya para pranata teknologi di Ditjen Pajak harus realistis pada keadaan yaitu kapasitas server dan kemungkinan ada peretas.


Situasi ini ibarat seperti sebuah truk raksasa yang akan masuk sebuah gang atau pesta perkawinan berkapasitas 500 kursi tapi dihadiri 1000 tamu.

Di titik ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa perencanaan yang baik mutlak ada. Bahwa sebaiknya seluruh SPT sudah disampaikan secara daring, pemrosesan yang cepat sehingga mudah ditindaklanjuti, dan integrasi data perpajakan – dimaklumi sebagai ideal yang ingin digapai.

Namun layaknya problem birokrasi pada umumnya, aneka kebutuhan tak bisa dengan mudah dipenuhi. Persoalan ketersediaan anggaran, persetujuan, pengadaan, dan pertanggungjawaban kerap menjadi batu sandungan.

Target yang ambisius – 7 juta wajib pajak menyampaikan SPT secara daring – juga semakin menambah tekanan.

Sudah selayaknya kita menjauhkan diri dari janji dan target yang terlalu muluk namun abai mengukur kemampuan sendiri.

Kemendesakan reformasi perpajakan semakin mendapat tempat. Program jangka pendek yang tambal sulam tak mungkin dipertahankan lagi. Antusiasme publik yang tak bertemu dengan harapan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan kepada institusi perpajakan, terlebih terhadap program-program baru yang sejatinya bagus di masa mendatang.

Pemberian kesempatan lebih panjang untuk menyampaikan SPT secara daring layak diapresiasi sebagai sikap bijak meski terkesan menjadi antiklimaks dari kampanye yang amat masif.

Pemerintah dan DPR harus segera duduk bersama untuk merumuskan dukungan konkret bagi perbaikan sistem administrasi di Ditjen Pajak, supaya kinerja pemungutan pajak lebih optimal.

Jika pelayanan merupakan wajah terdepan komitmen pemerintah bagi publik, tak ada alasan lagi untuk tak memanjakan wajib pajak dengan aneka kemudahan.

Terlepas dari perbincangan soal pelaporan SPT, ada baiknya Ditjen Pajak pun tetap awas. Ritual tahunan ini tetap perlu ditempatkan dalam konteks pencapaian target penerimaan 2016 yang masih belum memuaskan.

Ukuran capaian tentu saja bukan sekedar jumlah wajib pajak yang melapor – manual maupun elektronik – tetapi kepatuhan material yang meningkat. Isi perut SPT yang dilaporkan jauh lebih penting ditindaklanjuti ketimbang perlombaan menghitung angka.

Konsolidasi fungsional pemeriksa pajak dan penyidik pajak beberapa waktu lalu merupakan sinyal kuat bagi kesiapan melakukan penegakan hukum.

Jika SPT adalah bahan dasar untuk melakukan pengujian kepatuhan pajak, seyogianya kesiapan melakukan pemeriksaan pajak akan lebih baik mengingat target Rp 1.360 trilyun bukan jumlah sedikit.

Ditjen Pajak harus mampu meniti tali uji yang sungguh tak mudah: tahun penegakan hukum, rencana pengampunan pajak, ekonomi yang belum pulih dan butuh insentif, dan beban target yang berat di pundak namun remunerasi justru diturunkan.

Tulisan ini tak perlu diperpanjang ke hal teknis yang akan merusak suasana pesta.

Sekedar mengingatkan, dua puluh tahun lalu Casanegra de Jantscher mengatakan bahwa “in developing countries, tax administration is tax policy”.

Hari-hari ini ucapan tersebut menemukan kebenarannya. Kita sedang disuguhi aneka perbaikan dan layanan administrasi. Hal baik namun tak mencukupi bagi masa depan sistem perpajakan kita.

Kita tetap perlu merangkai visi dan menuntaskan berbagai prasyarat yang dibutuhkan: revisi UU Perpajakan agar lebih adil dan berkepastian hukum, inisiasi nomor identitas tunggal, pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan, dan pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang terpadu.

Langkah yang telah dirintis saat ini tentu saja akan menjadi pondasi bagi masa depan. Dan saat ini kita sedang menikmati ritual tahunan yang menegaskan pentingnya pajak sebagai nadi pembangunan bangsa.


Kita berharap ada energi dan gairah baru yang diserap dan dampaknya kepatuhan pajak akan meningkat. Relasi negara dan warganegara dipererat dan diteguhkan.

Alih-alih meratap dan bersedih, selayaknya kita merayakannya dengan gembira meski tetap harus awas dan waspada. Selayaknya wajib pajak menjadi primadona!


Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)


Sumber : cnnindonesia.com (02 April 2016)

Foto : .cnnindonesia.com




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINEselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :