Menyelamatkan Penerimaan Pajak

Rabu 13 Apr 2016 14:44Administratordibaca 778 kaliArtikel Pajak

bisnis 003

Kabar tak baik terus menyelimuti pendapatan negara awal tahun ini. Sejak Januari, pendapatan pajak memberikan indikasi yang membuat sakit kepala bagi otoritas fiskal.

Betapa tidak, hingga kuartal pertama tahun ini berakhir, pendapatan pajak justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, di saat sebenarnya perekonomian memberikan tanda-tanda membaik.


Menurut laporan koran ini, Selasa (12/4/2016), pendapatan pajak non migas selama kuartal pertama 2016 baru mencapai Rp181,4 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang masih mencapai Rp190,5 triliun. 


Salah satu kontributor penurunan pendapatan pajak selama kuartal I adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang baru mencapai Rp72,8 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp82,6 triliun.


Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro memang memiliki alasan penyebab musiman, bahwa setiap kuartal I, biasanya tren konsumsi masyarakat rendah. Ini yang menjadi penyebab penerimaan PPN rendah. 


Bisa jadi klaim pemerintah itu benar. Namun, penurunan penerimaan kuartal I tahun ini dibandingkan dengan kuartal I tahun lalu amat perlu diwaspadai. Pasalnya, tren penerimaan pajak yang menurun tersebut justru tidak sejalan dengan beberapa data yang sempat dilansir harian ini, yang menunjukkan geliat bisnis di awal tahun. Ini ditandai dengan kenaikan indeks tendensi bisnis dan Purchasing Managers Index.


Angka PMI Maret saja telah menembus level 50,3, yang berarti menandakan bahwa aktivitas dunia usaha mulai ekspansi. PMI adalah indikator untuk melihat seberapa besar aktivitas pengadaan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk pemesanan bahan baku maupun barang modal.


Sepanjang tahun lalu, PMI selalu di bawah angka 50 yang menandakan perekonomian lesu. Sebaliknya, sejak Januari PMI Indonesia terus bergerak naik, mulai level 47, kemudian 48 dan pada Maret tembus 50. Indeks PMI di level 50 menandakan adanya aktivitas dunia usaha yang bergairah kembali. 


Selain itu, gerakan bisnis yang didorong oleh proyek infrastruktur, juga memberikan tambahan keyakinan bahwa aktivitas bisnis terus bergeliat. Ini seharusnya mendorong peningkatan konsumsi masyarakat akibat lapangan kerja yang relatif tersedia.


Namun, apa boleh dikata, data penerimaan pajak justru terjadi sebaliknya. Ada beberapa asumsi yang patut diwaspadai. Pertama, ada kemungkinan data indikator ekonomi makro yang terpublikasikan tidak benar-benar mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya.


Kedua, terdapat kemungkinan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak belum berjalan efektif karena berbagai hal termasuk akibat kelemahan administrasi perpajakan. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi, misalnya, sejauh ini baru sebatas impian yang belum menjadi kenyataan. Bahkan sistem pajak online yang dipakai untuk pelaporan SPT pada akhir Maret lalu sempat ngadat, yang membuat Direktorat Jenderal Pajak mengundurkan batas waktu pelaporan SPT secara elektronik hingga akhir April. 


Ketiga, beberapa kebijakan pemerintah dalam paket ekonomi belum berjalan efektif. Sebut saja kebijakan revaluasi aset, yang tampaknya tidak mendapat sambutan yang antusias dari pelaku usaha.


Keempat, ini yang patut diwaspadai betul. Penerimaan PPN yang turun signifikan, sekitar Rp10 triliun selama kuartal I tahun ini, boleh jadi terkait dengan aktivitas transaksi digital dalam penjualan ritel yang semakin marak akhir-akhir ini.


Kita tahu, transaksi digital melalui e-commerce nyaris bebas pajak. Apalagi bagi penyelenggara e-commerce yang berbasis di luar negeri, yang tidak terjangkau oleh tangan-tangan aparatur pajak.


Padahal, transaksi digital naik dua kali lipat setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, catatan Bisnis menyebutkan penjualan ritel di Indonesia merosot selama kuartal I tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.


Harian ini mencatat, kondisi tersebut akan menjadi titik krusial bagi sistem perpajakan dan prospek penerimaan pajak ke depan. Apabila Kementerian Keuangan tentu saja bersama instansi terkait termasuk Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kementerian Perdagangan — gagal mengidentifikasi potensi perpajakan dari transaksi digital dengan regulasi yang proper, ancaman hilangnya potensi penerimaan perpajakan akan semakin nyata.


Oleh karena itu, sembari memperkuat reformasi perpajakan–melalui sistem tarif yang baru, tax amnesty dan perbaikan ketentuan umum perpajakan—mau tidak mau pemerintah ditantang untuk bersungguh-sungguh merancang pendekatan perpajakan yang mampu menyentuh bisnis dan aplikasi digital di masa yang akan datang. Bukan sekadar memburu pelaku ekonomi konvensional.

Sumber : bisnis.com (13 April 2016)
Foto : bisnis.com




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2016

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAKselengkapnya

Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya

Menghadang Efek Samping Tax AmnestyMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.selengkapnya

Sekilas Pengampunan PajakSekilas Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Manfaat Pengampunan PajakManfaat Pengampunan Pajak

Manfaat Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Formulir Pengampunan PajakFormulir Pengampunan Pajak

Formulir Pengampunan Pajakselengkapnya

Petunjuk Pengisian Formulir Pengampunan PajakPetunjuk Pengisian Formulir Pengampunan Pajak

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Harta (Formulir Pengampunan Pajak)selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :