Menyelamatkan Penerimaan Pajak

Rabu 13 Apr 2016 14:44Administratordibaca 1207 kaliArtikel Pajak

bisnis 003

Kabar tak baik terus menyelimuti pendapatan negara awal tahun ini. Sejak Januari, pendapatan pajak memberikan indikasi yang membuat sakit kepala bagi otoritas fiskal.

Betapa tidak, hingga kuartal pertama tahun ini berakhir, pendapatan pajak justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, di saat sebenarnya perekonomian memberikan tanda-tanda membaik.


Menurut laporan koran ini, Selasa (12/4/2016), pendapatan pajak non migas selama kuartal pertama 2016 baru mencapai Rp181,4 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang masih mencapai Rp190,5 triliun. 


Salah satu kontributor penurunan pendapatan pajak selama kuartal I adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang baru mencapai Rp72,8 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp82,6 triliun.


Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro memang memiliki alasan penyebab musiman, bahwa setiap kuartal I, biasanya tren konsumsi masyarakat rendah. Ini yang menjadi penyebab penerimaan PPN rendah. 


Bisa jadi klaim pemerintah itu benar. Namun, penurunan penerimaan kuartal I tahun ini dibandingkan dengan kuartal I tahun lalu amat perlu diwaspadai. Pasalnya, tren penerimaan pajak yang menurun tersebut justru tidak sejalan dengan beberapa data yang sempat dilansir harian ini, yang menunjukkan geliat bisnis di awal tahun. Ini ditandai dengan kenaikan indeks tendensi bisnis dan Purchasing Managers Index.


Angka PMI Maret saja telah menembus level 50,3, yang berarti menandakan bahwa aktivitas dunia usaha mulai ekspansi. PMI adalah indikator untuk melihat seberapa besar aktivitas pengadaan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk pemesanan bahan baku maupun barang modal.


Sepanjang tahun lalu, PMI selalu di bawah angka 50 yang menandakan perekonomian lesu. Sebaliknya, sejak Januari PMI Indonesia terus bergerak naik, mulai level 47, kemudian 48 dan pada Maret tembus 50. Indeks PMI di level 50 menandakan adanya aktivitas dunia usaha yang bergairah kembali. 


Selain itu, gerakan bisnis yang didorong oleh proyek infrastruktur, juga memberikan tambahan keyakinan bahwa aktivitas bisnis terus bergeliat. Ini seharusnya mendorong peningkatan konsumsi masyarakat akibat lapangan kerja yang relatif tersedia.


Namun, apa boleh dikata, data penerimaan pajak justru terjadi sebaliknya. Ada beberapa asumsi yang patut diwaspadai. Pertama, ada kemungkinan data indikator ekonomi makro yang terpublikasikan tidak benar-benar mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya.


Kedua, terdapat kemungkinan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak belum berjalan efektif karena berbagai hal termasuk akibat kelemahan administrasi perpajakan. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi, misalnya, sejauh ini baru sebatas impian yang belum menjadi kenyataan. Bahkan sistem pajak online yang dipakai untuk pelaporan SPT pada akhir Maret lalu sempat ngadat, yang membuat Direktorat Jenderal Pajak mengundurkan batas waktu pelaporan SPT secara elektronik hingga akhir April. 


Ketiga, beberapa kebijakan pemerintah dalam paket ekonomi belum berjalan efektif. Sebut saja kebijakan revaluasi aset, yang tampaknya tidak mendapat sambutan yang antusias dari pelaku usaha.


Keempat, ini yang patut diwaspadai betul. Penerimaan PPN yang turun signifikan, sekitar Rp10 triliun selama kuartal I tahun ini, boleh jadi terkait dengan aktivitas transaksi digital dalam penjualan ritel yang semakin marak akhir-akhir ini.


Kita tahu, transaksi digital melalui e-commerce nyaris bebas pajak. Apalagi bagi penyelenggara e-commerce yang berbasis di luar negeri, yang tidak terjangkau oleh tangan-tangan aparatur pajak.


Padahal, transaksi digital naik dua kali lipat setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, catatan Bisnis menyebutkan penjualan ritel di Indonesia merosot selama kuartal I tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.


Harian ini mencatat, kondisi tersebut akan menjadi titik krusial bagi sistem perpajakan dan prospek penerimaan pajak ke depan. Apabila Kementerian Keuangan tentu saja bersama instansi terkait termasuk Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kementerian Perdagangan — gagal mengidentifikasi potensi perpajakan dari transaksi digital dengan regulasi yang proper, ancaman hilangnya potensi penerimaan perpajakan akan semakin nyata.


Oleh karena itu, sembari memperkuat reformasi perpajakan–melalui sistem tarif yang baru, tax amnesty dan perbaikan ketentuan umum perpajakan—mau tidak mau pemerintah ditantang untuk bersungguh-sungguh merancang pendekatan perpajakan yang mampu menyentuh bisnis dan aplikasi digital di masa yang akan datang. Bukan sekadar memburu pelaku ekonomi konvensional.

Sumber : bisnis.com (13 April 2016)
Foto : bisnis.com




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINEselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :