Mensyukuri Pencapaian, Memanfaatkan Momentum

Sabtu 9 Jan 2016 13:03Administratordibaca 705 kaliArtikel Pajak

kemenkeu 001

Kementerian Keuangan RI baru saja merilis siaran pers tentang realisasi APBN 2015. Secara umum pencapaian ini cukup bagus di tengah situasi ekonomi yang sedang melambat. Khusus penerimaan perpajakan, Pemerintah berhasil menarik pajak sebesar Rp 1.055 trilyun (netto), dan bea dan cukai Rp 181 T (netto). Sehingga realisasi penerimaan perpajakan (termasuk bea cukai) adalah 83% dan pajak 81,5%.

Terkait hal tersebut kami menyampaikan poin-poin pernyataan sebagai berikut.

1. Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dan jajarannya: Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal, karena di tengah situasi perekonomian yang kurang baik dan keterbatasan kapasitas, masih dapat mencapai penerimaan yang cukup tinggi dan sekaligus menjaga defisit APBN 2015.

2. Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat wajib pajak yang menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan sebagai modal penting keberhasilan sistem perpajakan Indonesia. Para pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, konsultan pajak, akuntan publik, akademisi, dan praktisi perpajakan juga layak diapresiasi atas kontribusinya.

3. Meski pencapaian ini sudah optimal sebagai buah kerja keras, Pemerintah sebaiknya tak berpuas diri dan segera mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan selama 2015, agar kinerja 2016 lebih baik. Situasi krisis harus dengan cerdas dimanfaatkan sebagai momentum perbaikan arsitektur fiskal yang menyeluruh, guna mendukung kesinambungan fiskal.

4. Revisi target penerimaan perpajakan 2016 harus segera dilakukan memperhatikan realisasi 2015. Kami menyarankan target penerimaan pajak direvisi dari Rp 1.368 T menjadi Rp 1.260 T, sudah termasuk potensi tambahan dari pengampunan pajak. Dan target penerimaan cukai diturunkan dari Rp 145 trilyun menjadi Rp 135 trilyun, serta ekstenfisikasi objek cukai. Hal ini penting untuk memberi ruang pemulihan ekonomi, menjaga iklim investasi, dan kesempatan yang jernih bagi reformasi sistem perpajakan.

5. Belajar dari pengalaman 2015, Presiden sebaiknya segera membentuk Unit Khusus Kepresidenan yang bertugas mengawal proses reformasi perpajakan dengan tugas utama melakukan breakthrough (terobosan), debottlenecking (buka sumbat), dan harmonisasi yang sifatnya lintas sektor dan institusi. Menyerahkan hal ini kepada Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai akan menambah beban berat yang mengganggu kinerja. Unit Khusus ini juga bertugas mempercepat pemberlakuan Single Identification Number (SIN) dan keterbukaan data perbankan sesuai standar OECD.

6. Memulai Tahun 2016 dengan menerapkan kebijakan dan strategi 3F: feasible, focus, dan firm. Kebijakan yang berkepastian hukum, berkeadilan, akuntabel, dan transparan, dan strategi pemungutan pajak yang menghormati hak-hak wajib pajak dan mencerminkan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik, antara lain berciri 3C: clarity, certainty, dan consistency.

7. Fokus pada penggalian potensi kelompok berpenghasilan tinggi yang selama ini tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Presiden harus segera memperkuat koordinasi antara Ditjen Pajak, PPATK, dan OJK, dan Pemerintah dapat menerapkan strategi withholding (pemungutan) agar menjamin cashflow pemerintah. Sebagai bentuk akuntabilitas, jika ada praktik pemungutan pajak yang instan dan berpotensi mendistorsi perekonomian dan menciptakan ketidakadilan harus ditiadakan.

8. Revisi UU Perpajakan segera diselesaikan, terutama UU KUP harus membangun sistem perpajakan yang baru berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, penghormatan hak wajib pajak, partisipasi, dan prioritas pada penerimaan negara. UU PPh juga direvisi dengan menekankan prinsip ability to pay, progresivitas tarif, perluasan objek pajak, kejelasan biaya fiskal, penguatan aturan anti-penghindaran pajak, dan formulasi insentif pajak yang tepat.

9. Transformasi Kelembagaan dengan menjadikan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai institusi semi otonom di bawah Presiden dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI. Transformasi ini menjadi momentum membangun institusi perpajakan yang kredibel, profesional, dan berintegritas sehingga menumbuhkan kepercayaan publik yang tinggi dan mendukung kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.

10. Presiden meninjau Perpres 37/2015 yang memotong insentif pegawai pajak sebesar 20% karena realisasi 2015 sebesar 81,5%. Meski ini konsekuensi dari aturan, alangkah bijaksananya jika Presiden dan Menkeu merumuskan kembali skema insentif yang lebih fair dengan mempertimbangkan tidak realistisnya target pajak, keterbatasan kapasitas, dan kendala administrasi. Selain menghindari demotivasi pegawai pajak yang berpotensi merugikan, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menaikkan insentif pegawai Ditjen Bea Cukai, BKF, Pengadilan Pajak, dan Komwas Perpajakan dengan menerapkan kriteria dan indikator kinerja yang lebih baik.

11. Menyempurnakan konsep pengampunan pajak yang akan diterapkan, dengan memperjelas skema repatriasi, meninjau tarif tebusan yang terlalu rendah, memberikan tarif khusus untuk pelaku UKM, memperkuat sistem akuntabilitas, dan manajemen data yang baik. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak pengampunan pajak di tahun 2017 berupa penurunan potensi pajak secara signifikan.

Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai apresiasi sekaligus catatan perbaikan, agar kita dapat melanjutkan reformasi fiskal demi pembangunan yang berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Semoga kita dapat bersyukur atas pencapaian sekaligus membangun kesadaran untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang lebih signifikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik semua pihak, dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 3 Januari 2016
Salam hormat

Yustinus Prastowo
Executive Director of CITA




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINEselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :