Membayar Pajak di Amerika Serikat

Selasa 2 Feb 2016 09:17Administratordibaca 4242 kaliArtikel Pajak

kompasiana 001

Sebagai warga negara yang “bijak,” kami (saya, suami dan anak) tak pernah telat membayar pajak, baik selama berada di tanah air maupun selama 10 tahun berada di Amerika Serikat.


Soal pajak ini, ada “treaty” atau semacam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan “treaty” pada article 30 yang efektif berlaku tahun 1990, baik warga negara Indonesia dan Amerika Serikat cukup membayar pajak di tempat mereka berdomisili.


Sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat, maka kami membayar pajak di Amerika Serikat.

Untuk membayar pajak, kami memakai jasa “accountant public” dan notaris. Tujuannya agar prosedur pengisian formulir dan penghitungan penghasilan yang terkena pajak adalah benar.


Dan yang terpenting adalah sah atau bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, baik hukum Amerika Serikat maupun hukum Indonesia.

Warga Indonesia vs Warga Amerika


Sebagai warga Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat, menurut accountant public dan notaris bahwa penghasilan kami yang kena pajak “sebagiannya” akan dikirim ke tanah air oleh IRS (Internal Revenue Service).


IRS ini semacam kantor pajak di negara kita. Berapa persantase yang akan dikirim ke tanah air akan ditentukan oleh besaran pajak yang dibayar dan perjanjian lanjut antara dua pemerintahan, istilahnya G to G.


Sementara warga negara Amerika Serikat yang berdomisili di Indonesia, wajib membayar pajak penghasilan di Indonesia. 70 ribu dolar pertama akan masuk ke kas Indonesia, di atasnya akan masuk ke kas Amerika Serikat. Artinya, kalau warga Amerika berpenghasilan 100 ribu dolar. Pajak penghasilan 70 ribu dolar untuk pemerintah Indonesia. Sisa penghasilan 30 ribu dolar, pajaknya untuk pemerintah Amerika.


Di tanah air, semua pembayar pajak punya NPWP (nomor pokok wajib pajak), di Amerika ada yang dapat nomor pajak, ada yang tak perlu. Untuk yang tak punya Social Security Number (SSN), maka pembayar pajak diberi nomor, istilahnya Taxpayer Identification Number (TIN). Kasus kami (saya, suami dan anak), karena sudah punya SSN, maka tak perlu ada TIN. Soal SSN dan manfaatnya akan saya tulis di lain waktu.


Insentif Membayar Pajak


Tanpa memandang kewarganegaraan, siapa saja, asal membayar pajak di tanah Amerika Serikat akan diberikan insentif tertentu. Diantara insentif itu adalah tunjangan anak (sampai usia 18 tahun), tunjangan orang tua dan tunjangan anak yang kuliah.


Siapa saja yang punya anak, maksimum 3 anak akan mendapat tunjangan anak sebesar sekitar dua ribu dolar per-orang per-tahun. Kalau tiga, berarti dapat tunjangan 6 ribu dolar (Rp 78 juta).


Kalau memelihara orang tua juga dapat tunjangan sebesar 2 ribu dolar sampai beliau meninggal. Di Amerika, anda menyayangi orang tua, maka anda dapat uang dari negara.


Bahkan jika orang tua anda pernah bekerja, maka orang tua anda mendapat uang social security dan mediCare. Seandainya orang tua anda sakit, maka selama dia sakit, anda akan dibayar oleh mediCare (jaminan orang tua sakit). Anda merawat orang tua sakit, anda dibayar.


Jika anak anda kuliah, selama dia kuliah, anda juga dapat insentif pajak sebesar dua ribu dolar. Untuk kasus kami, ya, kami dapat tunjangan anak sampai saat ini. Anak kami sedang kuliah. Selain tunjangan, anak juga bisa nempel asuransi kesehatan sampai usia 26 tahun, saat dia masih kuliah.


Semua tunjangan (insentif) ini bisa didapat kalau kita membayar pajak!


Apakah perlu dipikirkan insentif, agar orang-orang di tanah air mau membayar pajak ??



Sumber : kompasiana.com (Evi Erlinda, 30 Januari 2016)
Foto : IRS, 2015




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

Tributum Ergo Sum: Aku Membayar Pajak, Maka Aku Ada

Pada tahun 1637 Masehi seorang Descartes pernah berujar: “Cogito Ergo Sum” atau “Aku Berpikir Maka Aku Ada”. Kala itu, mendiang Descartes mungkin tidak pernah menduga bahwa 379 tahun kemudian ujarannya itu telah menginspirasi seorang abdi negara untuk membidani lahirnya artikel “Aku Membayar Pajak Maka Aku Ada” atau “Tributum Ergo Sum”.selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 244/PMK.03/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :