Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Kamis 2 Jun 2016 10:01Administratordibaca 2276 kaliArtikel Pajak

kontan 010

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty saat ini masih panas diperdebatkan oleh komisi XI DPR dan pemerintah. Besaran tarif tebusan Tax Amnesty masih menjadi polemik yang diperbincangkan. Seperti yang kita ketahui negara Indonesia menganut sistem Self Assesment, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan menghitung pajak secara mandiri. Kejujuran merupakan poin utama dalam perhitungan tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, wajar bagi setiap pengusaha menginginkan profit yang tinggi dengan expends serendah-rendahnya. Maka dari itu, tidak sedikit bermunculan para pengemplang pajak.

 

Tax Amnesty mengampuni harta Wajib Pajak yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Tax Amnesty Program ini Wajib Pajak dibebaskan dari pajak terhutang, sanksi pidana  bidang perpajakan. Hal tersebut diganti dengan uang tebusan,  dengan tarif 1%  periode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan 2% periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan 3% periode pelaporan bulan ketujuh sejak UU berlaku sampai 31 Desember 2016. Tarif tersebut dikenakan dari selisih harta yang tidak dilaporkan Wajib Pajak yang melakukan repatriasi dananya dari luar negeri ke Indonesia. Tarif 3% 4% 6%  diberlakukan bagi Wajib Pajak dalam negeri yang belum taat pajak, tidak merepatriasi dana.

 

Tarif yang diajukan tersebut dinilai kurang maksimal menggali penerimaan negara, hanya terkesan menyelamatkan para pengemplang pajak. Diperkirakan hanya Rp 60 triliun – Rp 80 triliun, sangat rendah dibanding objek Tax Amnesty yang diperkirakan mencapai Rp 2000 triliun. Tarif diatas masih belum disahkan, masih menunggu kesepakatan RUU DPR dan pemerintah.  Berdasarkan perkirakan tersebut, tarif Tax Amnesty kemungkinan dinaikan menjadi 4% dan 6% untuk dana  yang ditarik dari luar negeri maka harus diendapkan 1 tahun di Bank pemerintah dan 2 tahun di instrumen lainnya seperti saham, Surat Utang Negara (SUN) dan lain sebagainya.

  

Anggraeni Wendy Suryaningsih

Foto : kontan.co.id




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

APBN, Tax Amnesty dan Misteri Kasus Jumbo

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi APBN 2016. Skenario penyusunan rancangan APBN-P tanpa memasukkan perhitungan tax amnesty atau pengampunan pajak. DPR belum juga mengesahkan RUU Tax Amnesty (Republika Online, 16/3/2016). Tapi desakan pengesahan begitu hebat. Kenapa?selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Update Aturan Pajak PMK NOMOR 9/PMK.03/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 9/PMK.03/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak Nomor PER - 02/PJ/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAKselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :