Ditjen Pajak (DJP) sudah meluncurkan fitur layanan pelaporan pemanfaatan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP), fitur tersebut berupa e-Reporting Insentif Covid-19 yang terdapat pada menu utama djponline.pajak.go.id. Untuk dapat menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak Covid-19 pastikan WP (Wajib Pajak) berhak untuk memanfaatkan fasilitas sesuai PMK No.44/PMK.03/2020.
WP yang mendapat fasilitas insentif Pajak Ditanggung Pemerintah bagi UMKM terdampak Covid-19 dan telah memperoleh Suket PPh Final ditanggung pemerintah wajib melaporkan Realisasi PPh Final DTP (PMK-44), dengan menggunakan format sesuai contoh yang nantinya disampaikan melalui laman djponline.pajak.go.id oleh WP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Adapun langkah untuk melaporkan Realisasi PPh Final DTP (PMK-44) dengan cara sebagai berikut:
|
|
- |
Pada beberapa akun DJP Online milik WP (Wajib Pajak) tertentu belum muncul sub menu eReporting Insentif Covid-19 dikarenakan belum memilih untuk menampilkan pada menu Layanan, untuk memunculkan sub menu eReporting Insentif Covid-19 sebagai berikut: |
|
|
|
|
a. |
Pilih menu Profil pada menu utama, |
|
|
|
b. |
Pilih Aktivasi Fitur Layanan, |
|
|
|
c. |
Centang pada pilihan akses untuk dapat ditampilkan pada menu utama Layanan, setelah memilih akses yang akan ditampilkan ke menu Layanan kemudian pilih Ubah Fitur Layanan, |
|
|
|
d. |
Maka akan muncul kotak dialog, kemudian pilih Ya, |
|
|
|
e. |
Kemudian muncul kotak dialog SUKSES bahwa Ubah akses berhasil dilakukan, pilih OK |
|
|
|
f. |
Tampilan akan otomatis Log out, |
|
|
|
g. |
Silakan Login kembali maka sub menu eReporting Insentif Covid-19 akan otomatis tampil pada menu Layanan. |
|
|
a. |
Apabila anda belum memiliki format file laporan realisasi PPh Final DTP, silahkan download pada link berikut: FormatRealisasiPPhFinalDTP.xlsx |
|
|
|
|
i. |
Buka FormatRealisasiPPhFinalDTP.xlsx, terdapat 2 sheet yaitu Pemotong atau pemungut dan Lainnya |
|
|
|
ii. |
Isian sheet Pemotong atau pemungut digunakan untuk PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. |
|
|
|
iii. |
Isian sheet Lainnya digunakan untuk PPh yang dipotong sendiri. |
|
|
|
iv. |
Isikan sesuai dengan judul kolom. |
|
|
b. |
Format penamaan |
|
|
|
Contoh penamaan file sesuai format : 987654321526000_0404_2020_01_00.xlsx Pastikan format penamaan file sebagai berikut: AAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xlsx |
||
|
|
|
A : 15 digit (NPWP), B : 2 digit (Masa Pajak Awal), C : 2 digit (Masa Pajak Akhir), D : 4 digit (Tahun Pajak), E : 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi) F : 2 digit (Kode Pembetulan Ke-)
Kode Pelaporan Realisasi PPh Final DTP menggunakan 01. Jika pelaporan normal Kode Pembetulan (2 digit belakang) diisi 00, dan apabila ingin melaporkan pembetulan diisi 01 dan seterusnya. |
|
Langkah-langkah yang harus dilakukan jika lupa EFIN untuk mengisi SPT Tahunanselengkapnya
Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunanselengkapnya
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya
Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya
Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya
Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya
Login ke alamat resmi djponline.pajak.go.id, login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19. - Padaselengkapnya
Kementrian Keuangan resmi menanggung PPh Final UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan patokan 0.5% dari peredaran bruto. Para pelaku UMKM di seluruh Indonesia mendapat fasilitas pajak PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah). PPh Final DTP tersebut diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.selengkapnya
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badanselengkapnya
Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce.selengkapnya
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUANselengkapnya
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)selengkapnya
Mulai masa pajak Juli 2018 ini, Wajib Pajak UMKM sudah dapat menerapkan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (sebelumnya 1%) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.selengkapnya
Langkah-langkah yang harus dilakukan jika lupa EFIN untuk mengisi SPT Tahunanselengkapnya
Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan NOMOR S - 421/PJ.03/2018selengkapnya
