Kejarlah Daku, atau Kau Kutangkap!

Senin 22 Feb 2016 13:51Administratordibaca 986 kaliArtikel Pajak

facebook 001

“gerhu aru un kher hamemet nu Baq-t ha saneb un em khnet daut-f menkh-t er- au-s erta-sen hem-f er ta em ap-t an rekh tenu-sen khu-nef”

Nukilan di atas kira-kira berarti “beban pajak yang dipikul penduduk Mesir dan orang asing sesuai undang-undang diampuni oleh Raja berdasarkan kuasanya. Demikian tulisan hieroglif yang terpahat di atas sebuah pualam yang terkenal dengan nama Rosetta Stone - prasasti yang ditemukan Napoleon saat berupaya menaklukkan Mesir. Di atas pualam bertiti mangsa 200 SM dan ditandatangani Raja Ptolemeus V atau terkenal sebagai Epiphanes ini, dimensi lain dari pajak disingkap. Warisan purba yang tak sekedar penting sebagai peninggalan sejarah tetapi juga lantaran membabar peran pajak yang amat sentral bagi perdamaian dan pembangunan sekaligus.


Pengampunan pajak bukan barang baru di muka bumi ini. Setidaknya gagasan ini dapat diasalkan pada ide brilian Epiphanes, kemudian menyelinap ke dalam sungai sejarah dan membaur subur di khasanah perpajakan modern. Tak kurang 40 negara modern sejak 1900 telah memberikan pengampunan pajak dengan berbagai kisah keberhasilan dan kegagalannya. Tugas sejarah adalah berguru pada masa lalu dengan mengiris dan menguliti lapis-lapis problematik, agar amnestia tidak menjadi amnesia – pengampunan yang diberikan bukan sebagai pelupaan melainkan anamnesis atau pengenangan akan hikmah berharga.


Pemerintah Indonesia setelah bergumul dan menimbang sekian waktu akhirnya berbulat tekad untuk menjalankan program pengampunan pajak di 2016 ini. Berbagai alasan dan pertimbangan telah diolah. Secara ringkas pengampunan memiliki tujuan jangka pendek mendongkrak penerimaan pajak 2016 agar tersedia cukup dana di APBN untuk mewujudkan berbagai program pemerintah. Lalu kita juga berharap pengampunan akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan basis pajak secara signifikan. Bahkan jutaan pelaku usaha informal dapat masuk ke sistem formal dan mengakses layanan pemerintah dan perbankan dengan lebih baik. Dalam bahasa sederhana, program ini akan diikuti dari petani hingga eksportir hasil pertanian, perokok, pengasong rokok, hingga pengusaha rokok, toko kelontong hingga pemilik toko serba ada, uang di bawah bantal hingga yang tersimpan di perbankan Singapura, perusahaan lokal di sudut Papua hingga special purpose vehicle (SPV) di Cayman Island, dan oleh yang sekedar lalai hingga yang sungguh lihai.


Jika ditilik dari besarnya dana yang tersimpan di luar negeri dan selama ini justru dinikmati negara lain, pengampunan ini menjadi masuk akal. Tax Justice Network (2010) sedikitnya mencatat ada USD 331 miliar atau setara Rp 4.500 triliun asset orang Indonesia ditempatkan di negara suaka pajak (tax haven). Global Financial Integrity (2013) menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketujuh yang memiliki aliran dana haram ke luar negeri, mencapai tak kurang Rp 200 triliun setahun. Di hadapan harta karun sebesar itu pengampunan pajak yang disertai repatriasi dana diyakini mampu mengungkit perekonomian nasional, mengguyur dahaga likuiditas, dan menciptakan efek berantai berupa investasi baru, geliat industri, penciptaan lapangan kerja baru, dan kemungkinan pembiayaan berbagai program sosial yang lebih baik.


Di lipatan waktu yang lain, hampir bersamaan terjadi arus perubahan di perpajakan internasional. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD dan G-20 semakin geram dan berikhtiar menangkal penghindaran pajak yang selama ini menggerus pundi-pundi mereka. Kerjasama ini menghasilkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang antara lain berisi pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information). Tak kurang 90 negara – termasuk beberapa negara suaka pajak – bersetuju untuk mengakhiri era kerahasiaan untuk kemudian meretas babak baru keterbukaan informasi. Lugasnya, mulai 2018 kita tak akan kesulitan mendapatkan data keuangan warga Indonesia di mancanegara, termasuk kemudian mengejarnya. Atau jika dimampatkan, kita menuju era di mana wajib pajak akan semakin sulit menemukan sarang persembunyian bagi uang pajak yang dikemplang.


Tapi bukankah pengampunan pajak berarti tanda-tanda menyerah pada saat kita sebenarnya akan sangat efektif mengejar pengemplang pajak? Benar belaka. Namun kita juga sadar hidup di dunia nyata yang dipadati fakta bahwa hakikat pajak adalah permainan informasi – saya akan patuh jika otoritas pajak tau persis siapa saya dan sebaliknya. Kita paham batas tipis antara muslihat dan siasat, pula berbagai keterbatasan dan himpitan yang tak jarang mempersempit ruang gerak penegakan hukum. Di tengah berbagai kendala itu, tanpa perlu menyusun litani kekurangan dan kelemahan kita, agaknya cukup pasti Indonesia masih jauh dari siap untuk dapat menerapkan praktik pemungutan pajak yang baik, pula ideal. Pemerintah agaknya ingin melihat peluang, bahwa menawarkan pengampunan sebelum era keterbukaan dapat menjadi sarana rekonsiliasi data yang efektif dengan partisipasi luas, menuju sistem perpajakan baru yang akan dibangun dalam waktu dekat.


Kini kita sudah berada di titik tanpa dapat berbalik mundur (poin of no return). Sudah terlampau banyak energi kita curahkan untuk merancang dan mematangkan program ini. Bahkan publik pun sudah diharu biru dan kini sangat menunggu kepastian penerapannya agar dapat meramal masa depan yang lebih jelas. Menunda pemberlakuan pengampunan pajak dapat menurunkan kredibilitas pemerintah, turunnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, dan penilaian miring negara-negara yang selama ini berdebar terancam tersedot likuiditasnya. Meski demikian, pengampunan pajak tetap harus dirancang dengan matang, ditutup dari lubang moral hazard, dan ditujukan bagi sebesar-besarnya keuntungan publik. Saat bersamaan – perluasan akses ke data perbankan, integrasi NIK dan NPWP, perbaikan koordinasi kelembagaan, integrasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi, dan konsistensi penegakan hukum – adalah ranah yang musti digarap serius.


Akhirnya, kita perlu meneladani Julius Caesar – penerus Ephipanes sang bijak – yang berani melangkah maju dan teguh pada pendirian. Ia dengan gagah memimpin penaklukan ke wilayah utara Italia untuk memperluas kekuasaan Romawi, dengan menyeberangi Sungai Rubicon yang legendaris. “Kita harus menyeberang dan tak boleh berpikir akan kembali!”, demikian Julius Caesar lantang membakar semangat juang pasukannya. Kita berada pada ruang-waktu yang mensyaratkan keberanian layaknya Julius Caesar. Pertaruhan akan kegagalan program pengampunan pajak teramat besar bagi perjalanan bangsa ini. Maka tak ada kata selain program ini harus sukses berapa pun ongkosnya, termasuk jika harus bertarung sengit di parlemen atau tajam mengkritik pemerintah – dengan menambal lubang kelemahan dan menutup celah permainan. Selagi masih ada waktu, mari dimanfaatkan. Semoga sungguh amnestia pro patria, pengampunan ini bagi kemaslahatan bangsa. Seraya menyeberangi Rubicon politis, barangkali tiada ungkapan yang lebih baik digaungkan Pemerintah agar warga berbondong-bondong turut serta,“Kejarlah daku, atau Kau Kutangkap!”


Yustinus Prastowo

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)



Sumber : facebook.com/jprastowo (22 Februari 2016)
Foto : facebook.com/jprastowo




ARTIKEL TERKAIT
 

Mengajukan Keberatan atau Gugatan Pajak? Mana yang Lebih Menguntungkan?

Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak.selengkapnya

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Langkah Pelaporan Realisasi Fasilitas PMK Nomor 44/PMK 03/2020Langkah Pelaporan Realisasi Fasilitas PMK Nomor 44/PMK 03/2020

Login ke alamat resmi djponline.pajak.go.id, login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19.   - Padaselengkapnya

Cara Memperoleh Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Bagi UMKM Terdampak COVID-19Cara Memperoleh Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Bagi UMKM Terdampak COVID-19

Kementrian Keuangan resmi menanggung PPh Final UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan patokan 0.5% dari peredaran bruto. Para pelaku UMKM di seluruh Indonesia mendapat fasilitas pajak PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah). PPh Final DTP tersebut diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.selengkapnya

Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak BadanBatas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badanselengkapnya

Pajak E-Commerce : PMK No 210/PMK.010/2018Pajak E-Commerce :  PMK No 210/PMK.010/2018

Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce.selengkapnya

Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT TahunanBatas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan

Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunanselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2019

TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUANselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.010/2018

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)selengkapnya

Cara Menghitung Pajak UMKM yang disetor sendiriCara Menghitung Pajak UMKM yang disetor sendiri

Mulai masa pajak Juli 2018 ini, Wajib Pajak UMKM sudah dapat menerapkan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (sebelumnya 1%) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.selengkapnya

Langkah-langkah jika lupa EFIN untuk mengisi SPT TahunanLangkah-langkah jika lupa EFIN untuk mengisi SPT Tahunan

Langkah-langkah yang harus dilakukan jika lupa EFIN untuk mengisi SPT Tahunanselengkapnya

S-421/PJ.03/2018 - Pedoman Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) UMKM

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan NOMOR S - 421/PJ.03/2018selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :