1% untuk Pajak, Ikhlas kah?

Kamis 4 Feb 2016 17:31Administratordibaca 1126 kaliArtikel Pajak

klinikpajak 001

Di mana Anda tinggal dan menetap pastilah mengikuti aturan dari pemerintah negara tersebut, begitu juga di Indonesia. Setiap orang yang tinggal dan menetap di Indonesia wajib patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan pajak. Pajak sudah bukan lagi hal yang baru bagi warga negara Indonesia. Hampir di setiap sudut jalan terpampang baliho, spanduk, maupun media visual yang bertuliskan “Orang Bijak Taat Pajak”. Slogan tersebut diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Apakah Anda salah satu dari Orang Bijak tersebut? Terutama jika Anda adalah Wajib Pajak yang juga seorang pedagang atau pengusaha.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, objek pajak yang termasuk dalam PP 46 tersebut adalah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan kriteria wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. (Selengkapnya PP Nomor 46 Tahun 2013 : KLIK DISINI)

 

Lalu, berapa rupiahkah yang harus kita bayarkan jika kita termasuk dalam kriteria Wajib Pajak diatas? Hal tersebut juga sudah diatur dalam PP 46 tahun 2013. 

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% untuk peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan. (Selengkapnya PP Nomor 46 Tahun 2013 : KLIK DISINI)

 

Pemerintah sampai saat sudah berusaha memberikan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Kita pun sudah banyak yang menikmati fasilitas yang tersedia di negri ini. Lalu, darimanakah sumber dana untuk membangun negri kita? Salah satunya dari 1% pajak yang Anda bayarkan tersebut. Ikhlas ga ikhlas, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak karena di negri inilah kita tinggal dan mencari nafkah. Meskipun, kadang kita terusik oleh pertanyaan :

 

“Pemerintah kan ga bantuin kita cari duit? Masa’ kita harus ikhlas?”

 

Sebelum Anda menjawab pertanyaan tersebut, bolehlah KLIK DISINI

 

Jadi, bagaimana dengan Anda? 1% untuk Pajak, Ikhlas kah?

                                                                                                 

Cahyani T.S.

#PajakUntukKita

 

 

 

 

 

 




ARTIKEL TERKAIT
 

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPNselengkapnya

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


Update Aturan Pajak PMK NOMOR 9/PMK.03/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 9/PMK.03/2018selengkapnya

Update Aturan Pajak Nomor PER - 02/PJ/2018

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAKselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :