“Tax Amnesty dan Revaluasi Aset” Duo Andalan Penerimaan Pajak 2016

Sabtu 9 Jan 2016 12:27Administratordibaca 1825 kaliArtikel Pajak

Total penerimaan pajak pada tahun 2015 yang sebesar Rp 1.235,8 trilyun ternyata belum dapat memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia tetap optimis dalam penerimaan pajak di tahun 2016 dengan rencana target penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,7 trilyun. Hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan terkait tax amnesty dan revaluasi aset. Kementrian keuangan mengambil langkah tax amnesty dengan harapan dapat meningkatkan tax compliance wajib pajak di Indonesia. Namun, apakah pengampunan pajak ini akan sejalan dengan penerimaan pajak?

 
Pelaksanaan tax amnesty dimulai pada tahun 2015 yang juga merupakan tahun pembinaan wajib pajak. Hasilnya??? Pencapaian penerimaan pajak selama tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 981,9 T dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp 1.235,8 T. Namun, apakah hasil tersebut memang benar dikarenakan faktor tax amnesty?

 
Belum saatnya Kementrian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak berpuas diri akan hasil tersebut. Masih perlu adanya evaluasi yang mendalam terkait dengan kebijakan tax amnesty. Memang benar ada beberapa negara yang berhasil menjalankan kebijakan tax amnesty dalam waktu singkat, salah satunya yaitu pemerintah Afrika Selatan. Penerapan pull dan push strategy yang bijak memberikan hasil yang baik bagi penerimaan pajak Afrika Selatan (Ragimun, 2011). Pull strategy yang memberikan insentif kepada wajib pajak dan push strategy yang memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya WP tidak berpartidipasi dalam kebijakan ini bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan tax amnesty di Indonesia.

 
Kebijakan kedua yang menjadi andalan penerimaan pajak 2016 yaitu kebijakan revaluasi aset. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk pengajuan permohonan tahun 2015 dan tahun 2016. PMK tersebut memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap sampai dengan 31 Desember 2016.

 
Adapun kebijakan khusus yang diberikan bagi pemohon revaluasi aset berupa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar : 3 persen untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK ini sampai dengan 31 Desember 2015; 4 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016; dan 6 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016.

 
Dalam pesan singkatnya setelah membuka perdagangan saham di awal 2016, Jokowi menjanjikan akan memberikan jaminan langsung kepada seluruh perusahaan yang melakukan revaluasi aset. (Economy.okezone.com)

 
Pilihan kembali kepada masing-masing Wajib Pajak, akankah ikut serta dalam program tersebut ataukah memilih untuk menjadi pasif. Semoga, duo andalan penerimaan pajak tersebut dapat diimplementasikan secara bijaksana dan benar-benar menjadi faktor kesuksesan tercapainya target penerimaan pajak 2016.

Cahyani T.S.

-pajak untuk kita-




ARTIKEL TERKAIT
 

Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.selengkapnya

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2016

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAKselengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADANselengkapnya

Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAKselengkapnya

Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya

Menghadang Efek Samping Tax AmnestyMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.selengkapnya

Sekilas Pengampunan PajakSekilas Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan PajakPerhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Manfaat Pengampunan PajakManfaat Pengampunan Pajak

Manfaat Pengampunan Pajak adalah sebagai berikutselengkapnya

Formulir Pengampunan PajakFormulir Pengampunan Pajak

Formulir Pengampunan Pajakselengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :