“Tax Amnesty dan Revaluasi Aset” Duo Andalan Penerimaan Pajak 2016

Sabtu 9 Jan 2016 12:27Administratordibaca 2774 kaliArtikel Pajak

Total penerimaan pajak pada tahun 2015 yang sebesar Rp 1.235,8 trilyun ternyata belum dapat memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia tetap optimis dalam penerimaan pajak di tahun 2016 dengan rencana target penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,7 trilyun. Hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan terkait tax amnesty dan revaluasi aset. Kementrian keuangan mengambil langkah tax amnesty dengan harapan dapat meningkatkan tax compliance wajib pajak di Indonesia. Namun, apakah pengampunan pajak ini akan sejalan dengan penerimaan pajak?

 
Pelaksanaan tax amnesty dimulai pada tahun 2015 yang juga merupakan tahun pembinaan wajib pajak. Hasilnya??? Pencapaian penerimaan pajak selama tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 981,9 T dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp 1.235,8 T. Namun, apakah hasil tersebut memang benar dikarenakan faktor tax amnesty?

 
Belum saatnya Kementrian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak berpuas diri akan hasil tersebut. Masih perlu adanya evaluasi yang mendalam terkait dengan kebijakan tax amnesty. Memang benar ada beberapa negara yang berhasil menjalankan kebijakan tax amnesty dalam waktu singkat, salah satunya yaitu pemerintah Afrika Selatan. Penerapan pull dan push strategy yang bijak memberikan hasil yang baik bagi penerimaan pajak Afrika Selatan (Ragimun, 2011). Pull strategy yang memberikan insentif kepada wajib pajak dan push strategy yang memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya WP tidak berpartidipasi dalam kebijakan ini bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan tax amnesty di Indonesia.

 
Kebijakan kedua yang menjadi andalan penerimaan pajak 2016 yaitu kebijakan revaluasi aset. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk pengajuan permohonan tahun 2015 dan tahun 2016. PMK tersebut memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap sampai dengan 31 Desember 2016.

 
Adapun kebijakan khusus yang diberikan bagi pemohon revaluasi aset berupa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar : 3 persen untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK ini sampai dengan 31 Desember 2015; 4 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016; dan 6 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016.

 
Dalam pesan singkatnya setelah membuka perdagangan saham di awal 2016, Jokowi menjanjikan akan memberikan jaminan langsung kepada seluruh perusahaan yang melakukan revaluasi aset. (Economy.okezone.com)

 
Pilihan kembali kepada masing-masing Wajib Pajak, akankah ikut serta dalam program tersebut ataukah memilih untuk menjadi pasif. Semoga, duo andalan penerimaan pajak tersebut dapat diimplementasikan secara bijaksana dan benar-benar menjadi faktor kesuksesan tercapainya target penerimaan pajak 2016.

Cahyani T.S.

-pajak untuk kita-




ARTIKEL TERKAIT
 

Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.selengkapnya

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanselengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014selengkapnya

Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?selengkapnya

SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009selengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




ARTIKEL TERBARU :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 73/PMK.03/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 73/PMK.03/2017selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONALselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIKselengkapnya

Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 244/PMK.03/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 156/PMK.010/2015

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 156/PMK.010/2015selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :